Pemantauan dan Monitoring Pembangunan Saluran Irigasi Desa Ntonggu Tahun 2025

Ntonggu, 06 Oktober 2025 – Kegiatan pembangunan saluran irigasi di Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, terus mendapat perhatian serius dari pemerintah desa bersama pihak terkait. Pada Senin, 06 Oktober 2025, Pendamping Desa Awaludin bersama Tim Monitoring Desa dan Pemerintah Desa Ntonggu melaksanakan kegiatan pemantauan dan monitoring lapangan terhadap pelaksanaan pembangunan saluran irigasi yang sedang berlangsung.

Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana anggaran, spesifikasi teknis, serta waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan desa tahun anggaran 2025.

Pendamping Desa Awaludin menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif dan transparan.

“Kami bersama tim monitoring dan pemerintah desa turun langsung ke lokasi untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan RAB dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama petani yang sangat membutuhkan saluran irigasi ini,” ujar Awaludin.

Kepala Desa Ntonggu juga menyampaikan bahwa pembangunan saluran irigasi ini merupakan salah satu prioritas utama pemerintah desa tahun 2025. Dengan adanya saluran irigasi yang baik, diharapkan produktivitas pertanian warga meningkat dan ketahanan pangan desa semakin kuat.

“Kami berkomitmen untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran dan transparan, demi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Kepala Desa Ntonggu.

Dari hasil monitoring lapangan, tim menemukan bahwa progres pekerjaan berjalan sesuai jadwal dan kualitas pekerjaan tergolong baik. Namun, tim juga memberikan beberapa catatan teknis agar penyelesaian akhir nantinya lebih maksimal dan tahan lama.

Kegiatan diakhiri dengan dokumentasi lapangan serta penyusunan berita acara hasil monitoring sebagai dasar laporan kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten.

Dengan adanya kegiatan pemantauan dan monitoring ini, diharapkan pembangunan di Desa Ntonggu berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa, khususnya para petani yang menjadi pengguna utama saluran irigasi tersebut.

Rapat Koordinasi TAPM Kabupaten Bima Bahas Progres Pendampingan dan Rencana Kerja Akhir Oktober 2025

Bima, 15 Oktober 2025 — Tim Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Bima menggelar Rapat Koordinasi pada Kamis, 16 Oktober 2025, bertempat di ruang rapat Sekretariat TAPM Kabupaten Bima. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Tenaga Ahli, Koordinator Kabupaten (KorKab), serta perwakilan pendamping desa dari berbagai kecamatan.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi, menyamakan persepsi, serta memperkuat strategi pendampingan desa dalam rangka percepatan capaian program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Bima.

---

1. Pembahasan Materi Rapat Koordinasi TPP Kabupaten Bima

Koordinator Kabupaten membuka rapat dengan menyampaikan hasil evaluasi terhadap kegiatan pendampingan di lapangan. Beberapa hal yang menjadi fokus utama meliputi progres penyaluran Dana Desa, peningkatan kualitas laporan pendamping, dan penguatan sinergi antarlevel pendamping desa (TA, PD, dan PLD).

---

2. Materi Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Dukungan Dana Desa untuk Pengembalian Pinjaman Koperasi Merah Putih

Agenda kedua membahas pelaksanaan Musdes Khusus (Musdesus) di sejumlah desa terkait dukungan Dana Desa untuk pengembalian pinjaman Koperasi Merah Putih. TAPM menekankan pentingnya proses musyawarah yang transparan dan partisipatif agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kesepakatan masyarakat desa dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.
Selain itu, TAPM juga mengingatkan agar setiap desa melakukan dokumentasi hasil Musdesus secara lengkap sebagai dasar pertanggungjawaban penggunaan dana.

---

3. Progres Badan Hukum BUMDes

Materi ketiga membahas perkembangan pembentukan dan pengesahan badan hukum BUMDes di Kabupaten Bima. Berdasarkan laporan pendamping, sebagian besar desa telah melakukan pendaftaran melalui sistem Kementerian Hukum dan HAM, namun masih ada beberapa desa yang memerlukan fasilitasi tambahan untuk melengkapi dokumen legalitas.
TAPM menargetkan seluruh BUMDes di Kabupaten Bima sudah berstatus badan hukum resmi sebelum akhir tahun 2025.

---

4. Progres Pelaporan Dana Desa dan Pelatihan Masyarakat

Sesi berikutnya difokuskan pada evaluasi pelaporan realisasi Dana Desa dan progres kegiatan pelatihan masyarakat. TAPM mengimbau seluruh pendamping agar aktif membantu desa dalam penyusunan laporan keuangan, terutama dalam percepatan pengajuan pencairan Dana Desa tahap II dan tahap III.
Selain itu, kegiatan pelatihan masyarakat di bidang kewirausahaan, pengelolaan keuangan, dan pengembangan ekonomi lokal terus dipantau untuk memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

---

5. Rencana Kerja TAPM Minggu ke-3 dan ke-4 Oktober 2025

Sebagai penutup, TAPM Kabupaten Bima menyusun rencana kerja untuk dua minggu ke depan, yang meliputi:

• Pendampingan pelaksanaan Musdes Khusus di seluruh kecamatan,
• Monitoring progres legalisasi badan hukum BUMDes,
• Fasilitasi pelaporan Dana Desa tahap II dan III,
• Evaluasi hasil kegiatan pelatihan masyarakat,
• Penyusunan laporan bulanan dan persiapan bahan koordinasi dengan TAPM Provinsi NTB.

Koordinator Kabupaten menegaskan bahwa seluruh tenaga ahli dan pendamping diharapkan terus meningkatkan kinerja dan kolaborasi di lapangan agar seluruh target program dapat tercapai sesuai jadwal.

“Melalui rapat koordinasi ini, kita ingin memastikan bahwa setiap kegiatan pendampingan di tingkat desa berjalan sesuai arah kebijakan, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Koordinator Kabupaten Bima menutup rapat. "