PEMBELAJARAN LANJUTAN JURNAL DOUBEL ENTRY

 

Implementasi Jurnal Double Entry Metode Perpetual

Pada Unit Usaha Perdagangan BUMDes Menggunakan PPAK BUMDes Versi 4.2

Pada artikel kami sebelumnya telah dijelaskan tahapan awal sebelum menggunakan aplikasi PPAK BUMDes Versi 4.2, mulai dari pengaturan Tgl/Bln/Thn pada perangkat menggunakan  Regional Setting ke format Indonesia hingga kewajiban sebelum mengoperasikan Aplikasi membaca Sheet “Baca Dulu” sebagai panduan teknis penyesuaian sistem dengan Microsoft Office bawaan perangkat.

Pada bagian ini, kita masuk pada substansi utama: implementasi sistem pencatatan double entry dengan metode perpetual pada unit usaha perdagangan BUMDes, termasuk integrasi pembaruan pada sheet BP Persediaan, Sheet EIS dan Sheet Inventaris :

• Sheet  BP Persediaan _Form Rekapitulasi Bahan Persediaan

• Sheet BP Persediaan_Perhitungan HPP otomatis metode rata-rata dan  memperhitungkan Barang Persediaan Lama yang belum terjual, Biaya Pengangkutan Barang serta Biaya Upah bongkar muat. 

• Sheet  EIS  di desain  untuk menampilkan nilai kesehatan bumdes  setiap Bulan sebagai acuan Direktur dapat memantau serta melaporkan dan Menyusun langkah langkah perbaikan kinerja bumdes. Pada Aplikasi PPAK BUMDes Versi 4.2. sebelumnya Nilai EIS hanya Muncul jika sudah melakukan Pencatatan jurnal sampai Pada Akhir tahun berjalan. 

• Penambahan Sheet Buku Inventaris untuk melaporkan inventaris Bumdes serta melaporkan penyusutan inventaris setiap bulan dalam tahun berajalan.

1. Konsep Dasar: Double Entry dan Metode Perpetual

A. Double Entry (Sistem Berpasangan)

Setiap transaksi dicatat minimal dalam dua akun:

• Satu sisi Debit (  Debit Wajib dicatat lebih dulu)

• Satu sisi Kredit ( Kredit dicatat kemudian setelah Debit) 

Prinsip fundamental:

Total Debit = Total Kredit

Dalam konteks Unit Perdagangan Saprodi  BUMDes, akun yang paling sering terlibat adalah:

• Kas Tunai

• Kas Bank

• Persediaan Barang Dagang

• Hutang Usaha

• Piutang usaha

• Pendapatan Penjualan Barang Dagangan

• Harga Pokok Penjualan (HPP)

• Modal

B. Metode Perpetual

Metode perpetual berarti:

• Setiap pembelian → langsung menambah akun Persediaan

• Setiap penjualan → langsung mengurangi Persediaan dan mencatat HPP

• Saldo persediaan selalu terupdate secara real-time

Berbeda dengan metode periodik, metode perpetual memberikan:

• Kontrol stok lebih akurat

• Informasi HPP lebih cepat

• Pengawasan margin usaha lebih presisi

Ini sangat relevan untuk unit perdagangan BUMDes yang memiliki perputaran barang harian.

2. Integrasi Metode Perpetual dalam PPAK BUMDes Versi 4.2

Dalam pengembangan yang telah  kami lakukan, terdapat penambahan penting yang meningkatkan akurasi sistem:

A. Sheet “BP Persediaan”

Sheet ini berfungsi sebagai:

• Buku Pembantu Persediaan

• Pengendali stok

• Basis perhitungan HPP rata-rata

Setiap transaksi pembelian akan:

1. Menambah kuantitas

2. Menambah nilai persediaan

3. Menghitung ulang harga rata-rata

B. Perhitungan HPP Metode Rata-Rata (Average Cost Method)

Formula konsepnya:

Harga Rata-rata Baru =
(Nilai Persediaan Lama + Nilai Pembelian Baru)
÷
(Jumlah Unit Lama + Jumlah Unit Baru)

Saat terjadi penjualan:

HPP = Jumlah Terjual × Harga Rata-rata Terakhir

Dengan sistem ini:

• Sisa persediaan lama tetap diperhitungkan

• Tidak terjadi lonjakan HPP ekstrem akibat pembelian harga berbeda

• Margin usaha lebih stabil dan rasional

3. Alur Pencatatan Transaksi Perdagangan

A. Saat Pembelian Tunai :

Contoh:

Pembelian Bibit Jagung Merk A  100 Kg @Rp. 120.000 , Merk B  200 Kg  @Rp. 150.000  dan Herbisida Jenis A  20 botol @Rp. 50.000 , Jenis B 30 botol  @Rp. 55.000  secara Tunai. 

Jurnal:

Persediaan Barang Dagang     (D)    uraian pembelian Bibit jagung merk A
Persediaan Barang Dagang     (D)    uraian pembelian Bibit jagung merk B
Persediaan Barang Dagang     (D)    uraian pembelian Herbisida Jenis A
Persediaan Barang Dagang     (D)    uraian pembelian Herbisida Jenis B

     Kas                     (K) Uraian Pembelian Bibit jagung dan Herbisida 
                                 secara tunai
(Lihat Contoh PPAK Bumdes Lampiran)

B. Jika pembelian kredit:

Persediaan Barang Dagang     (D)    uraian pembelian Bibit jagung merk A
Persediaan Barang Dagang     (D)    uraian pembelian Bibit jagung merk B
Persediaan Barang Dagang     (D)    uraian pembelian Herbisida Jenis A
Persediaan Barang Dagang     (D)    uraian pembelian Herbisida Jenis B

     Hutang Usaha            (K) Uraian Pembelian Bibit jagung dan Herbisida 
                                 secara kredit

Sheet BP Persediaan otomatis:

• BP Persediaan Membaca secara Otomatis Untuk Pengisian Laporan Stock Persediaan Barang, baik bertambah atau berkurang.

• BP persediaan juga Akan membaca secara Otomatis Tgl Pemblian , Jumlah dan Harga Pembelian  termasuk  juga  data data penjualan. 

• HPP  pada sheet BP Persediaan juga akan membaca dan menghitung secara otomatis  HPP rata rata terkini  sebagai acuan dalam pencatatan Jurnal.

Catatan : 

1. Pada saat terjadinya Pembelian Jenis Barang dagangan dari Pihak Pemasok maka sebelum melakukan pencatatan pada Jurnal, Terlebih dahulu di input Nama nama jenis barang dan Satuan pada sheet BP Persedian Laporan Stok Barang. Sedangkan Jumlah unit dan harga Pembelian secra otomatis akan terisi pada saat pengisian Jurnal.
2. Pada Pengisian pencatatan Jurnal Pembelian Barang, Jumlah masing masing unit di isi dengan Nilai +
3. Jika jumlah Barang dagangan yang dijual oleh bumdes lebih dari 100 jenis maka pada buku stock barang  di insert tambah baris. 

C. Saat Penjualan Tunai

Contoh:

Penjualan Bibit jagung Merk A 10 Kg dan herbisida Jenis A  5 bootl

Jurnal 1 (Penjualan):

Akun Kas               (D)  uraian Penjualan Bibit jagung merk A dan 
                            Herbisida Jenis A Secara Tunai 
Akun Pendapatan penjualan   (K) uraian Penjualan Bibit jagung merk A 
                                dan Herbisida Jenis A  Secara Tunai

Jurnal 2 (Pengakuan HPP):

Harga Pokok Penjualan     (D)  Uraian HPP bibit jagung Merk A
Harga Pokok Penjualan     (D)  Uraian HPP Herbisida Jenis A 

Persediaan Barang Dagang  (K)  Uraian Pengurangan/penjualan Bibit 
                               Jagung merk A (-10)
Persediaan Barang Dagang  (K)  Uraian Pengurangan/penjualan Herbisida 
                               Jenis A  (-5)
 

Inilah inti metode perpetual:

Setiap penjualan langsung memengaruhi persediaan dan laba.

D. Saat Penjualan  Kredit

Contoh:

Penjualan Bibit jagung Merk A 10 Kg dan herbisida Jenis A  5 bootl

Jurnal 1 (Penjualan):

Akun Piutang usaha      (D) uraian Penjualan Bibit jagung merk A dan 
                            Herbisida Jenis A Secara Kredit
Akun Pendapatan penjualan   (K) uraian Penjualan Bibit jagung merk A 
                                dan Herbisida Jenis A  Secara Tunai

Jurnal 2 (Pengakuan HPP):

Harga Pokok Penjualan     (D)  Uraian HPP bibit jagung Merk A
Harga Pokok Penjualan     (D)  Uraian HPP Herbisida Jenis A 

Persediaan Barang Dagang  (K)  Uraian Pengurangan/penjualan Bibit 
                               Jagung merk A (-10)
Persediaan Barang Dagang  (K)  Uraian Pengurangan/penjualan Herbisida 
                               Jenis A  (-5)

Catatan : 

Jika  terjadi Penjualan Barang dagangan secara kredit  maka sebelum melakukan pencatatan pada Buku Jurnal terlebih dahulu  dilakukan pencatatan nama  nama Piutang pada Sheet BP Piutang utang sedangkan besaran Piutang akan secara otomatis terisi pada saat kita melakukan pencatatan pada jurnal.

4. Rekapitulasi Bahan Persediaan

Form Rekapitulasi yang  kami  tambahkan memiliki fungsi strategis:

• Monitoring nilai total persediaan

• Monitoring sisa stok

• Evaluasi perputaran barang

• Basis pengambilan keputusan pengadaan ulang

Secara manajerial, form ini membantu:

• Ketua Unit

• Bendahara

• Direktur BUMDes

Dalam:

• Menentukan reorder point

• Mengendalikan overstock

• Mencegah kehabisan stok

5. Penambahan Sheet Buku Inventaris

Selain persediaan dagang, BUMDes juga memiliki:

• Etalase

• Rak

• Timbangan

• Komputer

• Kendaraan operasional

Melalui Sheet Buku Inventaris:

• Aset tetap terpisah dari persediaan

• Nilai investasi tercatat rapi

• Memudahkan pelaporan ke Pemerintah Desa

Secara akuntansi, inventaris masuk kategori:
Aset Tetap, bukan persediaan.

Jurnal pembelian inventaris:

Aset Tetap (Inventaris)      (D)
     Kas / Hutang                         (K)

6. Dampak terhadap Laporan Keuangan

Dengan sistem ini, laporan yang dihasilkan menjadi:

1. Neraca → Persediaan dan Aset tercatat real-time

2. Laporan Laba Rugi → HPP otomatis menghitung laba kotor

3. Buku Besar → Konsisten karena berbasis double entry

4. Buku Pembantu → Sinkron dengan jurnal

Akibatnya:

• Transparansi meningkat

• Akuntabilitas pengurus terjaga

• Audit internal lebih mudah dilakukan

7. Kesimpulan Pembelajaran

Implementasi metode perpetual dalam PPAK BUMDes Versi 4.2 yang telah  Kami  kembangkan memberikan peningkatan signifikan pada:

• Ketepatan perhitungan HPP

• Pengendalian persediaan

• Stabilitas margin usaha

• Pemisahan aset dan barang dagang

• Profesionalisme tata kelola keuangan BUMDes

Dengan pemahaman sistem double entry yang benar, Unit Usaha Perdagangan BUMDes tidak lagi sekadar mencatat uang masuk dan keluar, tetapi sudah menjalankan praktik akuntansi yang memenuhi prinsip:

Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Standar.

“Jangan pernah berhenti belajar. Ilmu tidak selalu datang dari bangku kuliah—bekerja pun bisa menjadi tempat terbaik untuk menambah pengalaman dan pengetahuan.”

*Contoh Aplikasi PPAK BUMDes unit usaha Perdagangan :

untuk Mendownload, Klic Tanda anak panah seblah Kanan atas .

Mengawal Percepatan Badan Hukum BUM Desa 2026: Agenda Strategis dan Peran Kunci Pendamping

 

Undangan Sosialisasi Percepatan Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa Tahun 2026 yang diterbitkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa menegaskan satu pesan kuat: legalitas BUM Desa bukan lagi pilihan, melainkan keharusan sistemik dalam tata kelola ekonomi desa

Kegiatan yang dilaksanakan pada 18 Februari 2026 tersebut secara eksplisit merujuk pada kerangka regulasi:

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

• Permendesa Nomor 3 Tahun 2021

• Permenkumham Nomor 40 Tahun 2021

Artinya, percepatan badan hukum BUM Desa adalah mandat regulatif, bukan sekadar target administratif.

Artikel ini ditujukan khusus bagi Tenaga Pendamping Profesional (TPP)  sebagai bahan penguatan kapasitas mandiri,  agar membaca agenda ini secara strategis, memberikan masukan kritis, dan merumuskan pendekatan pendampingan yang lebih presisi dalam mengawal badan hukum BUM Desa.

Fungsi dan Mandat Pendamping: Bukan Sekadar Fasilitator Administrasi

Dalam paparan Kornas 18 Februari 2026 ditegaskan bahwa fungsi TPP berdasarkan Permendesa Nomor 3 Tahun 2025 meliputi:

1. Fasilitasi, 2. Edukasi,  3. Mediasi, dan  4. Advokasi 

Empat fungsi ini harus dibaca secara substantif.

Pendamping bukan operator input data AHU. Pendamping adalah aktor perubahan tata kelola kelembagaan ekonomi desa.

Jika fungsi advokasi diabaikan, maka pendampingan hanya berhenti pada kelengkapan dokumen. Padahal badan hukum adalah fondasi akuntabilitas, akses pembiayaan, dan legitimasi usaha.

Membaca Strategi Berdasarkan Status Pendaftaran

Strategi dalam materi Kornas secara jelas membagi pendampingan BUM Desa ke dalam lima status pendaftaran:

1. Belum Membentuk/Mendaftarkan Nama

2. Perbaikan Nama

3. Nama Terverifikasi

4. Perbaikan Dokumen Badan Hukum

5. Dokumen Badan Hukum Terverifikasi (Ada AHU)

Pendekatan bertahap ini bukan sekadar klasifikasi administratif, tetapi peta intervensi pendamping.

Keunggulannya:

• Menghindari pendekatan seragam untuk semua desa.

• Membuat pendampingan lebih presisi sesuai masalah riil.

• Memudahkan monitoring progres berbasis data dashboard.

• Menentukan prioritas kerja secara terstruktur.

Namun agar tidak berhenti sebagai skema teknis, pendamping harus memahami substansi tiap tahap.

1. Tahap Belum Membentuk/Mendaftarkan Nama

Ini adalah fase kesadaran.

Biasanya hambatan muncul karena:

• Minimnya pemahaman manfaat badan hukum.

• Kekhawatiran terhadap kompleksitas administrasi.

• Resistensi terhadap perubahan tata kelola.

Peran pendamping di sini adalah membangun kesadaran hukum dan kelembagaan.

Strateginya:

• Sosialisasi manfaat legalitas secara argumentatif.

• Asistensi persiapan dokumen dasar.

• Koordinasi dengan dinas terkait bila diperlukan.

Output yang dikejar:

BUM Desa siap mengajukan pendaftaran nama secara sadar, bukan karena tekanan.

2. Tahap Perbaikan Nama

Pada tahap ini, biasanya terjadi penolakan karena:

• Nama tidak sesuai ketentuan.

• Melanggar aturan penamaan.

• Kurang memahami regulasi.

Pendamping harus:

• Menganalisis catatan verifikator.

• Mengidentifikasi penyebab penolakan.

• Memastikan alternatif nama sesuai regulasi.

• Mengawal input ulang secara tepat.

Di fase ini ketelitian sangat penting. Kesalahan kecil bisa menghambat progres berbulan-bulan.

3. Tahap Nama Terverifikasi

Ini fase percepatan dokumen badan hukum.

Langkah yang harus dikawal:

• Musdes pendirian BUM Desa (berita acara sah).

• Penyusunan Perdes + AD.

• Perkades + ART.

• SK Pengurus.

• Kelengkapan program kerja.

• Validasi email aktif untuk sistem.

• Proses unggah dokumen.

Pendamping harus memastikan:

Dokumen lengkap, substansi sesuai regulasi, dan format memenuhi standar verifikasi.

Kesalahan di sini akan berujung pada tahap berikutnya: perbaikan dokumen.

4. Tahap Perbaikan Dokumen Badan Hukum

Fase ini sering terjadi karena:

• Substansi AD/ART tidak konsisten.

• Struktur organisasi tidak jelas.

• Format tidak sesuai ketentuan.

• Perubahan substansi belum dikomunikasikan dengan Pemdes/BPD.

Pendamping tidak boleh sekadar merevisi.

Yang harus dilakukan:

• Identifikasi detail catatan perbaikan.

• Fasilitasi koordinasi jika ada perubahan kebijakan desa.

• Review ulang substansi tata kelola.

• Pastikan dokumen benar-benar siap sebelum unggah ulang.

Di sinilah kualitas analisis pendamping diuji.

5. Tahap Dokumen Terverifikasi (Ada AHU)

Ini bukan garis akhir. Ini fase paling strategis.

Setelah AHU terbit, fokus bergeser ke:

• Penguatan tata kelola kelembagaan.

• Penyusunan dan implementasi business plan.

• Penguatan administrasi dan sistem keuangan.

• Fasilitasi kemitraan dan akses pembiayaan.

• Monitoring dan evaluasi berkala.

Jika pendamping berhenti setelah AHU keluar, maka badan hukum hanya menjadi simbol administratif.

Namun jika pendamping mengawal fase ini dengan serius, maka BUM Desa akan bergerak menuju profesionalisasi dan keberlanjutan usaha.

Lima tahap ini menunjukkan bahwa:

Legalitas adalah proses bertahap.

Setiap tahap memiliki risiko dan kebutuhan intervensi berbeda.

Pendamping harus membaca posisi desa secara presisi sebelum bertindak.

Pendamping yang efektif bukan yang paling cepat menghasilkan AHU,

tetapi yang mampu mengawal desa dari nol hingga menjadi entitas usaha yang benar-benar sehat dan kredibel.

Catatan Strategis yang Harus Diseriusi Pendamping

Paparan Kornas menegaskan tiga pendekatan kunci:

• Berbasis data – menggunakan dashboard progres sebagai alat kendali, bukan sekadar tampilan angka.

• Berjenjang – koordinasi efektif dari kabupaten, provinsi, hingga pusat.

• Berorientasi kualitas – tidak berhenti pada capaian kuantitatif.

Ini bukan sekadar slogan metodologis. Ini arah kerja.

Jangan Terjebak pada Target Kuantitatif

Ketika fokus hanya pada jumlah BUM Desa berbadan hukum, risiko yang muncul sangat nyata:

• Dokumen pendirian lengkap, tetapi sistem tata kelola tidak berjalan.

• Pengurus tidak memahami kewenangan, batas tanggung jawab, dan implikasi hukum.

• Konflik internal muncul setelah legalitas terbit karena tidak ada kejelasan peran dan mekanisme kontrol.

Lebih berbahaya lagi, badan hukum bisa berubah menjadi legitimasi formal atas praktik yang belum tertib.

Pendamping harus memiliki keberanian profesional untuk menyampaikan bahwa:

Percepatan tidak boleh mengorbankan kualitas tata kelola.

Legalitas yang sehat dibangun di atas kesiapan kelembagaan, kapasitas pengurus, dan model bisnis yang rasional. Jika fondasi ini diabaikan, angka boleh naik — tetapi risiko juga ikut membesar.

Peran pendamping adalah menjaga keseimbangan antara kecepatan dan ketepatan. Karena dalam penguatan BUM Desa, kualitas selalu lebih menentukan daripada sekadar kuantitas.

Kendala Lapangan: Ruang Masukan dari Pendamping

Dalam materi dipaparkan sejumlah kendala:

• Wilayah pemekaran belum masuk dalam dashboard.

• Proses verifikasi yang lambat.

• Kendala pencetakan sertifikat AHU.

• Data ganda (double entry) dalam sistem.

Sekilas tampak sebagai persoalan teknis. Tetapi jika dibiarkan, dampaknya strategis: progres terhambat, data nasional bias, dan kepercayaan desa terhadap sistem menurun.

Karena itu, pendamping tidak boleh hanya menjadi penonton yang mengeluh di grup percakapan. Pendamping harus naik kelas menjadi penyedia umpan balik berbasis bukti.

Langkah yang perlu dilakukan:

Pertama, inventarisasi kasus konkret.

Catat nama desa, status pendaftaran, tangkapan layar dashboard, kronologi hambatan, serta durasi keterlambatan. Data detail lebih kuat daripada opini umum.

Kedua, susun laporan sistematis.

Bukan keluhan informal, tetapi laporan ringkas, terstruktur, dan dapat diverifikasi. Sertakan pola masalah: apakah terjadi di wilayah pemekaran? Apakah berkaitan dengan email, format dokumen, atau sistem?

Ketiga, dorong solusi, bukan sekadar kritik.

Usulkan mekanisme cleaning data berkala.

Minta jalur komunikasi teknis yang responsif dengan verifikator.

Ajukan format pelaporan standar agar masalah cepat ditindaklanjuti.

Masukan dari daerah harus presisi, terukur, dan berbasis fakta.

Pendamping yang profesional tidak hanya menyampaikan bahwa “ada masalah”, tetapi mampu menunjukkan di mana letaknya, apa dampaknya, dan bagaimana memperbaikinya.

Di sinilah peran strategis pendamping diuji:

bukan sekadar menjalankan sistem, tetapi ikut menyempurnakannya.

Strategi Pendamping Mengawal Badan Hukum BUM Desa

Pengawalan badan hukum BUM Desa tidak boleh berhenti pada proses unggah dokumen dan terbitnya AHU. Pendamping perlu menerapkan strategi operasional yang sistematis dan berorientasi kualitas sebagai berikut:

a. Audit Kelembagaan Awal

Sebelum mendorong pendaftaran badan hukum, lakukan penilaian awal terhadap kesiapan kelembagaan:

• Apakah Musyawarah Desa (Musdes) benar-benar partisipatif dan terdokumentasi dengan baik?

• Apakah unit usaha yang dijalankan memiliki kejelasan model bisnis dan sumber pendapatan?

• Apakah pengurus memahami prinsip fiduciary duty (tanggung jawab kepercayaan), termasuk kewajiban bertindak dengan itikad baik dan menghindari konflik kepentingan?

Audit awal ini penting agar legalitas dibangun di atas fondasi kelembagaan yang sehat.

b. Standarisasi Dokumen yang Berkualitas

Dokumen pendirian tidak boleh sekadar hasil salin-tempel (copy–paste). Pendamping harus memastikan:

• AD/ART disusun secara kontekstual sesuai karakter desa dan jenis usaha.

• Struktur organisasi bersifat fungsional dan realistis, bukan formalitas.

• SOP pengelolaan usaha dan administrasi keuangan tersedia dan dapat dijalankan.

Dokumen yang baik mencerminkan sistem kerja, bukan sekadar syarat administratif.

c. Integrasi Legalitas dengan Model Bisnis

Badan hukum harus menjadi instrumen penguatan usaha, bukan sekadar status formal. Karena itu, perlu dipastikan keselarasan antara legalitas dengan:

• Peta potensi ekonomi desa.

• Analisis kelayakan usaha (feasibility sederhana).

• Strategi pemasaran dan pengembangan jaringan kemitraan.

Legalitas tanpa arah bisnis hanya akan menghasilkan lembaga yang pasif.

d. Penguatan Literasi Hukum Pengurus

Terbitnya AHU membawa konsekuensi hukum dan tata kelola. Pendamping perlu mengedukasi pengurus terkait:

• Tanggung jawab hukum atas pengelolaan usaha.

• Kewajiban administrasi dan pencatatan keuangan.

• Prinsip transparansi dan pelaporan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat.

Kesadaran hukum yang rendah sering menjadi sumber konflik dan masalah di kemudian hari.

e. Monitoring Pasca-AHU (6–12 Bulan Pertama)

Masa awal setelah legalitas terbit adalah fase kritis. Pendamping perlu melakukan:

• Review kinerja usaha secara periodik.

• Evaluasi tata kelola dan fungsi pengurus.

• Identifikasi serta mitigasi potensi konflik internal.

Pendampingan pada fase ini menentukan apakah BUM Desa benar-benar tumbuh atau hanya berhenti sebagai entitas berbadan hukum.

Intinya, pengawalan badan hukum BUM Desa harus dipandang sebagai proses penguatan sistem kelembagaan dan ekonomi desa secara menyeluruh. Legalitas adalah awal, kualitas tata kelola dan keberlanjutan usaha adalah tujuan utamanya.

Refleksi untuk Pendamping: Posisi Kita di Mana?

Pertanyaan mendasar bagi setiap Tenaga Pendamping Profesional (TPP) adalah:

Apakah peran kita berhenti pada memastikan dokumen terunggah dan status pendaftaran berubah menjadi “terverifikasi”?

Ataukah kita hadir untuk memastikan BUM Desa tumbuh sebagai entitas usaha yang kredibel, tertata, dan berkelanjutan?

Mandat fasilitasi, edukasi, mediasi, dan advokasi menempatkan pendamping pada posisi strategis. Pendamping dituntut membaca dinamika kelembagaan, memetakan risiko tata kelola, serta memastikan setiap tahapan legalisasi berjalan selaras dengan penguatan kapasitas dan model bisnis BUM Desa.

Pendampingan tidak boleh terjebak pada pendekatan administratif. Ia harus bergerak pada dimensi kelembagaan dan ekonomi.

Legalitas adalah pintu masuk.
Profesionalisasi adalah arah penguatan.

Kemandirian ekonomi desa adalah dampak yang harus diperjuangkan.

Penutup

Agenda percepatan badan hukum BUM Desa Tahun 2026 harus dibaca sebagai momentum konsolidasi kelembagaan ekonomi desa secara nasional. Namun capaian administratif semata tidak cukup; keberhasilannya sangat ditentukan oleh kualitas, kedalaman, dan konsistensi pendampingan di lapangan.

Pendamping tidak boleh tereduksi menjadi sekadar pengawal proses pendaftaran pada sistem. Peran pendamping jauh lebih strategis: memastikan proses legalisasi berjalan paralel dengan penguatan tata kelola, kejelasan model bisnis, serta peningkatan kapasitas pengurus.

Legalitas melalui sertifikat AHU bukanlah garis akhir, melainkan titik awal profesionalisasi. Karena itu, setiap AHU yang terbit harus merepresentasikan BUM Desa yang memiliki struktur kelembagaan yang solid, mekanisme akuntabilitas yang berjalan, serta prospek usaha yang layak dan berdaya saing.

Percepatan harus selaras dengan kualitas. Tanpa itu, badan hukum hanya menjadi dokumen formal; dengan itu, badan hukum menjadi fondasi kemandirian ekonomi desa. 

masukan , saran dan koreksi sangat bermnafaat bagi kami, Ayo semngat..............

*Materi  Zoom Meeting *

BUMDes “Maja Labo Dahu” Desa Sari Paparkan Laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2025

 

Sari, Sape – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maja Labo Dahu Desa Sari, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, secara resmi menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan BUMDes Tahun Buku 2025 dalam sebuah kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu, 28 Januari 2026, bertempat di Aula Kantor Desa Sari.

Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Pemerintah, Kecamatan , Pemerintah Desa, Badan Pengawas BUMDes, pendamping desa, serta Tenaga Ahli TP3MD Kabupaten Bima. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bima turut hadir yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bima, Drs. H. Masykur, MM, sebagai bentuk pembinaan dan dukungan langsung terhadap pengelolaan BUMDes.

Penyampaian laporan pertanggungjawaban ini merupakan bagian dari komitmen BUMDes Maja Labo Dahu dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola usaha desa yang profesional dan berkelanjutan. Kegiatan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Bumdes sudah menjadi suatu budaya / kebiasaan bagi masyarakat Desa sari.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipaparkan, BUMDes Maja Labo Dahu mencatat jumlah pendapatan tahun 2025 sebesar Rp791.526.771, yang bersumber dari unit usaha simpan pinjam dan usaha PPOB/tagihan listrik. Sementara itu, total piutang yang masih dikelola hingga akhir tahun 2025 tercatat sebesar Rp2.527.465.896, yang selanjutnya akan dikelola pada tahun buku 2026.

Dalam laporan tersebut juga dijelaskan alokasi pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dari kegiatan simpan pinjam, yang meliputi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), honor pengurus, badan pengawas, pembina, operasional, serta penambahan modal usaha. Tambahan modal dari SHU tahun 2025 tercatat sebesar Rp380.236.321, sehingga semakin memperkuat struktur permodalan BUMDes.

Per 31 Desember 2025, posisi aset dan modal BUMDes yang menjadi modal awal pengelolaan tahun 2026 tercatat sebesar Rp2.227.820.646, yang menunjukkan keberlanjutan serta pertumbuhan usaha desa yang dikelola secara kolektif.

Arahan Kepala Dinas PMD Kabupaten Bima

Mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bima, Drs. H. Masykur, MM, dalam arahannya menegaskan pentingnya BUMDes dikelola secara profesional, tertib administrasi, dan patuh terhadap regulasi.

Beliau menekankan bahwa BUMDes memiliki peran strategis sebagai pilar penggerak ekonomi desa yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

“BUMDes harus menjadi pilar ekonomi desa yang dikelola secara sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Penyampaian laporan pertanggungjawaban seperti ini wajib dilakukan secara rutin dan terbuka agar kepercayaan masyarakat dan pemerintah tetap terjaga. Ke depan, pengurus BUMDes diharapkan mampu memperkuat manajemen usaha serta mengendalikan risiko, khususnya dalam pengelolaan piutang, agar usaha desa dapat tumbuh secara berkelanjutan,” tegasnya.

Pernyataan Kepala Desa

Kepala Desa Sari selaku Komisaris/Penasehat BUMDes, Drs. Mustakim H. Husein, menyampaikan apresiasi atas kinerja pengurus BUMDes Maja Labo Dahu yang telah menjalankan pengelolaan usaha desa secara bertanggung jawab.

Ia menilai bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban tersebut mencerminkan komitmen BUMDes dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Laporan pertanggungjawaban ini menunjukkan bahwa BUMDes Maja Labo Dahu dikelola secara serius, terbuka, dan bertanggung jawab. Pemerintah Desa berharap BUMDes terus berperan sebagai penggerak ekonomi desa, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes),” ujarnya.

Pernyataan Direktur BUMDes

Direktur BUMDes Maja Labo Dahu, Andy Fauji, menegaskan bahwa capaian tahun 2025 merupakan hasil kerja bersama antara pengurus, badan pengawas, serta dukungan Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan lebih Khususnya dukungan penuh dari masyarakat Desa sari.

“Kami berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab. Modal dan aset yang ada akan kami optimalkan pada tahun 2026 untuk memperkuat unit usaha dan memperluas manfaat ekonomi bagi warga Desa Sari,” jelasnya.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, BUMDes Maja Labo Dahu menegaskan perannya sebagai lembaga ekonomi desa yang dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.

Penyerahan Bantuan Pendidikan sebagai Bentuk Kepedulian Sosial BUMDes

Dalam rangkaian kegiatan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban BUMDes Tahun Buku 2025, BUMDes Maja Labo Dahu Desa Sari juga melaksanakan penyerahan PADES kepada Pemerintah Desa yang diwakili oleh Sekdes Sari dan juga Penyerahan  bantuan pendidikan secara langsung kepada murid Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), serta mahasiswa asal Desa Sari yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan.

Pemberian bantuan dilakukan langsung kepada masing-masing penerima, tanpa perwakilan atau simbolisasi, sebagai bentuk komitmen BUMDes dalam menyalurkan manfaat usaha desa secara nyata dan tepat sasaran kepada masyarakat.

Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian sosial BUMDes terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan sumber daya manusia desa. Penyaluran bantuan tersebut disaksikan oleh Pemerintah Desa, Badan Pengawas BUMDes, pendamping desa, serta Tenaga Ahli TP3MD Kabupaten Bima.

Melalui program bantuan pendidikan ini, BUMDes Maja Labo Dahu menegaskan bahwa pengelolaan usaha desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan kebermanfaatan langsung bagi masyarakat, khususnya generasi muda Desa Sari.

Arahan Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Bima

Setelah rangkaian Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggungjawaban BUMDes selesai dilaksanakan, Tenaga Ahli TP3MD Kabupaten Bima memberikan arahan dan masukan strategis kepada pengurus BUMDes, Penasehat, serta Badan Pengawas BUMDes terkait penguatan dan pengembangan BUMDes ke depan.

Dalam arahannya, Tenaga Ahli P3MD menekankan beberapa hal penting, di antaranya pengembangan unit usaha berbasis ketahanan pangan sebagai sektor strategis desa, serta ekspansi dan diversifikasi usaha BUMDes agar tidak bergantung pada satu jenis unit usaha saja.

Selain itu, disampaikan pula pentingnya penguatan sistem manajemen dan pelaporan keuangan BUMDes yang lebih tertib, akuntabel, dan mampu menjawab kompleksitas usaha yang terus berkembang. Untuk itu, BUMDes didorong mulai menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis aplikasi akuntansi dengan metode jurnal double entry, sehingga laporan keuangan dapat disusun secara lebih sistematis, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola usaha yang baik.

Arahan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengurus BUMDes Maja Labo Dahu dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan usaha serta memperkuat peran BUMDes sebagai penggerak utama perekonomian desa.