BIMA | TPP BIMA BLOG NEWS — Musyawarah Desa (Musdes) Desa Poja menggelar rapat paripurna guna menyepakati prioritas pembangunan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2027. Kegiatan yang dihadiri seluruh komponen masyarakat tersebut berlangsung di Aula Kantor Desa Poja, Senin (21/9/2026) pukul 08.30 WITA hingga selesai.
Rapat dibuka dengan penyampaian tujuan dan pemaparan tahapan penyusunan RKPDes Tahun 2027 oleh panitia pelaksana. Selanjutnya, forum dibuka luas bagi peserta untuk menyampaikan usulan, saran, serta aspirasi pembangunan berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah. Proses pembahasan berlangsung demokratis hingga tercapai kesepakatan bersama mengenai prioritas kegiatan yang akan dijadikan landasan dokumen perencanaan desa tahun depan.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud perencanaan partisipatif yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Melalui Musdes, pemerintah desa berupaya memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar bersentuhan dengan kebutuhan nyata warga. Proses ini juga bertujuan agar penyusunan dokumen dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.
Ketua BPD Desa Poja Abdulah Umar menegaskan bahwa forum ini menjadi wadah krusial untuk mengumpulkan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. "Musyawarah Desa ini merupakan agenda tahunan yang sangat penting sebagai wadah untuk menggali dan menampung berbagai usul, saran, serta aspirasi dari peserta Musdes sebagai bahan dalam menentukan arah perencanaan pembangunan Desa Poja Tahun 2027," ujarnya. Ia berharap hasil kesepakatan ini dapat terealisasi dengan baik demi kemajuan desa.
Pejabat (Pj) Kepala Desa Poja Agus Hermawan, S.E. menyampaikan bahwa meski pagu definitif Dana Desa Tahun Anggaran 2027 belum diterbitkan menunggu Peraturan Bupati Bima, penyusunan rancangan RKPDes tetap dilaksanakan. "Desa Poja tetap dapat menyusun rancangan RKP Desa Tahun 2027 dengan mengacu pada pagu anggaran Tahun 2026 sebagai dasar perencanaan sementara," jelasnya. Langkah anticipatif ini diambil agar desa siap menjalankan roda pemerintahan sejak awal tahun anggaran baru.
Pendamping Lokal Desa Doddy Afrianto mengingatkan pentingnya kepatuhan pada kerangka hukum dalam penyusunan RKPDes. Ia mengacu pada Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020, Perbup Bima Nomor 2 Tahun 2026, serta Surat Camat Sape Nomor 414.3/505/01.A/2026 yang menegaskan penjadwalan penyusunan pada Juli hingga akhir September. "Sebagai langkah awal, desa perlu membentuk Tim Penyusun RKP Desa sesuai ketentuan, dengan jumlah 7–11 orang dan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, yang melibatkan unsur pemerintah desa, LPM, KPMD, serta tokoh atau unsur masyarakat lainnya," ungkapnya. Rapat ditutup dengan penandatanganan hasil kesepakatan dan penetapan jadwal tindak lanjut penyusunan dokumen final RKPDes 2027.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar