100% BUMDes kecamatan Wawo Berbadan Hukum

Dari  Administrasi ke Legalitas: Kolaborasi Pendamping Desa Kecamatan Wawo Mengantarkan 100% BUMDes Berbadan Hukum

Penguatan ekonomi desa tidak hanya bergantung pada besarnya potensi yang dimiliki desa, tetapi juga pada kuatnya kelembagaan yang menopang pengelolaan usaha desa. Dalam konteks tersebut, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong kemandirian dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

Agar dapat berjalan secara profesional dan memiliki kepastian hukum, BUMDes perlu memiliki legalitas badan hukum sebagai dasar dalam menjalankan aktivitas usaha, menjalin kerja sama, maupun mengembangkan unit-unit usaha desa secara berkelanjutan.

Kecamatan Wawo yang terdiri dari 9 desa memiliki 9 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menjadi bagian penting dalam penguatan ekonomi desa. Dalam upaya memperkuat kelembagaan dan legalitas usaha desa tersebut, seluruh BUMDes di Kecamatan Wawo didorong untuk memiliki status badan hukum sebagai dasar dalam menjalankan usaha secara profesional dan berkelanjutan.

Berangkat dari semangat tersebut, Pendamping Desa Kecamatan Wawo bersama Pendamping Lokal Desa (PLD) terus melakukan pendampingan dan fasilitasi terhadap seluruh desa dalam proses pengajuan badan hukum BUMDes.

Pendampingan dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai dari koordinasi dengan pemerintah desa, membantu penyusunan dan perbaikan dokumen administrasi, memfasilitasi kelengkapan persyaratan, hingga mendampingi proses pengajuan badan hukum sesuai mekanisme yang berlaku.

Proses tersebut tentu membutuhkan kerja keras, ketelitian, dan komunikasi yang intensif. Sebab dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai kendala administratif maupun teknis yang harus diselesaikan bersama agar seluruh dokumen dapat memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Namun berkat kerja sama dan kolaborasi yang baik dari semua pihak, upaya tersebut akhirnya berhasil diwujudkan dengan capaian yang membanggakan. Dari total 9 BUMDes yang ada di Kecamatan Wawo, seluruhnya kini telah resmi berbadan hukum atau mencapai 100 persen legalitas badan hukum.

Keberhasilan ini tentu bukan semata hasil kerja pendamping desa saja. Capaian tersebut tidak lepas dari dukungan dan keterlibatan berbagai pihak yang memiliki komitmen sama dalam memperkuat kelembagaan ekonomi desa.

Peran aktif Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Bima menjadi bagian penting dalam memberikan arahan, penguatan, dan dukungan dalam proses fasilitasi. Begitu pula dukungan Camat Wawo yang terus mendorong percepatan legalitas BUMDes sebagai bagian dari penguatan tata kelola desa di wilayah kecamatan.

Selain itu, keberhasilan ini juga tidak terlepas dari komitmen para Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pengurus BUMDes yang terus membangun komunikasi dan kerja sama selama proses pendampingan berlangsung.

Legalitas badan hukum yang kini dimiliki seluruh BUMDes di Kecamatan Wawo menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang sah, profesional, dan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang.

Ke depan, tantangan berikutnya bukan hanya mempertahankan legalitas, tetapi bagaimana BUMDes mampu tumbuh menjadi lembaga usaha desa yang sehat, produktif, inovatif, dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Karena sejatinya, keberhasilan pembangunan desa selalu lahir dari kolaborasi, gotong royong, dan kesamaan semangat untuk memajukan desa bersama.