BIMA | TPP BIMA BLOG NEWS — Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Perubahan Tahun Anggaran 2026 digelar guna menyetujui pengelolaan penambahan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari DAU Daerah. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Pendamping Lokal Desa (PLD) untuk memastikan keuangan desa kelola secara transparan dan tepat sasaran.
Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Desa Lamere pada Selasa, 13 Oktober 2026, pukul 08.30 WITA. Rapat dibuka secara resmi oleh Pemerintah Desa dan dilanjutkan dengan pemaparan materi rancangan peraturan oleh tim penyusun. Seluruh peserta, terdiri dari Kepala Desa beserta perangkatnya, Ketua dan Anggota BPD, serta PLD Doddy Afrianto, turut hadir menyaksikan dan berpartisipasi dalam proses pembahasan dokumen perencanaan keuangan penting tersebut.
Proses berlangsung melalui tahapan diskusi mendalam dan pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif desa. Sesi ini bertujuan menyaring setiap postulasi anggaran agar selaras dengan kebutuhan prioritas pembangunan. Setelah melalui serangkaian dialog intensif, rapat diakhiri dengan penarikan kesimpulan serta penandatanganan hasil pembahasan sebagai tanda kesepakatan bersama atas dokumen Ranperdes RAPBDesa TA. 2026.
Latar belakang pelaksanaan rapat ini adalah adanya penambahan Alokasi Dana Desa yang mengharuskan adanya perubahan pada dokumen perencanaan keuangan sebelumnya. Penyesuaian ini krusial agar dana tambahan tersebut dapat dialokasikan untuk program-program prioritas yang langsung berdampak pada kesejahteraan warga. Kesepakatan dalam forum ini menjadi landasan hukum bagi pengeluaran anggaran tahun depan.
"Pembahasan Rancangan Peraturan Desa mengenai RAPBDesa Perubahan TA. 2026 ini sangat penting dilakukan bersama BPD agar penambahan Alokasi Dana Desa dapat dikelola secara transparan, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan di Desa Lamere," ujar Kepala Desa Lamere, Fajiadin. Ia menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif desa menjadi kunci keberhasilan pengelolaan keuangan yang akuntabel demi kemajuan desa.
Ketua BPD Lamere, Safaruddin, menyampaikan dukungan penuh atas rancangan tersebut. "Kami dari BPD menyambut baik dan siap bersinergi dengan Pemerintah Desa Lamere untuk membahas Rancangan APBDesa Perubahan TA. 2026 ini, sehingga penambahan Alokasi Dana Desa dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat," kata Safaruddin. PLD Doddy Afrianto pun memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi guna menjamin legalitas dan akuntabilitas anggaran.
Dengan ditandatanganinya hasil pembahasan, langkah selanjutnya adalah penetapan Peraturan Desa (Perdes) secara resmi sebagai payung hukum pelaksanaan anggaran. Pemerintah Desa berharap dokumen ini dapat segera disahkan dan dieksekusi dengan baik. Komitmen semua pihak untuk mengelola dana tambahan dengan transparan diharapkan mampu mempercepat laju pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Desa Lamere.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar