Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Desa sebagai regulasi pelaksanaan terbaru dari Undang-Undang Desa. Regulasi ini bukan sekadar revisi, melainkan rekonstruksi menyeluruh (total reformulation) atas sistem tata kelola desa di Indonesia.

Dengan berlakunya PP ini, maka secara konseptual, struktural, dan operasional, PP 43 Tahun 2014 beserta seluruh perubahannya secara de facto dan de jure telah digantikan. Model lama yang bersifat parsial, sektoral, dan administratif kini digeser menuju sistem yang lebih terintegrasi, terstandar, dan berbasis kinerja.

Fondasi Filosofis: Simplifikasi untuk Efektivitas

Jika PP 43/2014 berkembang melalui pendekatan tambal-sulam regulasi, maka PP 16/2026 sejak awal dibangun dengan satu prinsip utama:

simplifikasi untuk efektivitas dan efisiensi tata kelola desa

Makna simplifikasi dalam konteks ini bukan penyederhanaan normatif semata, tetapi mencakup:

• konsolidasi norma yang tersebar,
• penghapusan duplikasi regulasi,
• serta pembangunan sistem tata kelola desa yang utuh dari hulu ke hilir (end-to-end governance).

Pendekatan ini menjawab problem klasik desa: overlapping regulasi, multitafsir, dan beban administratif tanpa arah sistemik.

Pergeseran Besar: Dari Lokal-Politik ke Sistem Nasional Berbasis Data

1. Penataan Desa: Sentralisasi Terukur dan Berbasis Data

PP 16/2026 menggeser penataan desa dari pendekatan:

• berbasis kebijakan daerah dan dinamika politik lokal

menjadi:

• sistem nasional berbasis data, evaluasi, dan kontrol berlapis

Negara (pusat) kini:

• terlibat langsung dalam pembentukan desa,
• menetapkan standar evaluasi,
• bahkan memiliki kewenangan kuat dalam penghapusan desa.

Implikasinya jelas:
desa tidak lagi sepenuhnya domain lokal, tetapi bagian dari arsitektur nasional.

2. Kewenangan Desa: Dari Administratif ke Operasional-Strategis

Dalam PP 43/2014, desa cenderung berperan sebagai pelaksana administratif.
Namun dalam PP 16/2026, desa didorong menjadi:

entitas pemerintahan lokal yang operasional sekaligus strategis

Ciri utamanya:

• kewenangan lebih jelas dan terklasifikasi,
• desa mengelola layanan publik (air, pasar, irigasi, dll),
• adanya delegasi kewenangan lintas level pemerintahan.

Namun, ekspansi ini juga membawa risiko:

• overload kewenangan,
• dan potensi unfunded mandate jika tidak diikuti pembiayaan memadai.

3. Pemerintahan Desa: Stabilisasi, Digitalisasi, dan Profesionalisasi

PP 16/2026 membawa tiga arah kebijakan utama:

a. Stabilisasi Politik Desa

• Masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun (2 periode)
• Siklus pilkades dibatasi secara nasional

→ mengurangi instabilitas politik jangka pendek

b. Modernisasi Tata Kelola

• Pilkades dapat dilakukan secara elektronik
• Sistem pelaporan terintegrasi nasional
• Kewajiban keterbukaan informasi melalui media digital

→ desa masuk ke era e-governance

c. Profesionalisasi Aparatur

• Standarisasi penghasilan dan kenaikan berkala
• Jaminan sosial dan tunjangan kinerja
• Penguatan kompetensi

→ aparatur desa diarahkan menjadi profesional, bukan sekadar administratif

Lompatan Paradigma: Lahirnya Rezim Penatalaksanaan Desa

Salah satu terobosan paling fundamental adalah hadirnya BAB V – Penatalaksanaan Pemerintahan Desa, yang tidak pernah ada dalam PP 43/2014.

Ini menandai pergeseran besar:

Dari:

rule-based administration

Menjadi:

performance-based governance

Ciri utama rezim baru ini:

• adanya standar nasional tata kelola,
• kewajiban pengukuran kinerja,
• sistem peningkatan kapasitas berbasis kompetensi,
• penggunaan sistem informasi terintegrasi.

Desa kini diposisikan sebagai:

organisasi publik dengan SOP, KPI, dan sistem evaluasi kinerja

Revolusi Regulasi Desa: Desa sebagai Legislator Lokal

Dalam penyusunan peraturan desa, terjadi perubahan drastis:

• BPD menjadi aktor semi-legislatif
• Partisipasi masyarakat menjadi kewajiban
• Setiap Perdes harus melalui konsultasi publik
• Ada batas waktu penetapan yang jelas

Artinya:

desa tidak lagi sekadar “membuat aturan”, tetapi dituntut menghasilkan regulasi yang berkualitas

Namun, konsekuensinya:

• risiko konflik Pemdes–BPD meningkat,
• kebutuhan kapasitas legal drafting menjadi krusial.

Transformasi Keuangan Desa: Digital, Transparan, dan Terkontrol

PP 16/2026 mengubah total wajah keuangan desa:

Perubahan kunci:

• transaksi wajib non-tunai
• sistem keuangan desa berbasis digital
• laporan keuangan bulanan dan real-time
• transparansi publik yang wajib

Paradigma baru:

• dari cash handling → financial governance system
• dari tertutup → open data desa

Namun titik kritisnya tetap:

kapasitas SDM desa dalam mengoperasikan sistem digital

 

Terobosan Besar: Dana Konservasi Desa

Untuk pertama kalinya, desa masuk dalam skema fiskal lingkungan melalui:
Dana Konservasi dan Rehabilitasi

Karakteristiknya:

• berbasis kinerja lingkungan,
• multi sumber (APBN, APBD, CSR, trust fund),
• mendorong desa menjadi aktor ekologis.

Ini mengubah posisi desa:

dari objek pembangunan → penjaga ekosistem dan pelaku ekonomi hijau

 

*Matriks Perbandingan PP 43 Tahun 2014 dengan PP 16 Tahun 2026 Tentang Desa*

Perencanaan Desa: Dari Administratif ke Data-Driven Governance

PP 16/2026 memperkenalkan:

• perencanaan berbasis data desa,
• integrasi lintas level (desa–kabupaten–nasional),
• sistem informasi desa terintegrasi.

Perubahan paradigma:

• desa bukan lagi pelaksana program,
• tetapi perencana, pengendali, dan integrator pembangunan

Penguatan Aktor Lokal: BPD, LKD, Desa Adat

Beberapa penguatan penting:

• BPD menjadi aktor strategis pengawasan dan legislasi
• LKD dan LAD diposisikan sebagai motor pemberdayaan
• Masyarakat hukum adat mendapat pengakuan lebih kuat

Namun, terdapat risiko:

• elite capture,
• konflik kewenangan,
• dualisme hukum (adat vs negara).

Rekonfigurasi Peran Negara: Sentralisasi Cerdas

Walaupun desa diperkuat, negara justru:

• memperluas kontrol melalui standar, sistem, dan data,
• memperkuat peran camat sebagai supervisor aktif,
• meningkatkan kontrol fiskal dan regulatif.

Ini menghasilkan model baru:

desentralisasi yang tetap terkendali (controlled decentralization)

Kesimpulan: Desa Naik Kelas, Tapi Ujian Sesungguhnya Ada di Kapasitas

PP 16 Tahun 2026 secara jelas membawa desa ke level baru:

Dari:

• administratif
• manual
• sektoral
• normatif

Menjadi:

• sistemik
• digital
• terukur
• terintegrasi

Namun, ada satu titik kritis yang tidak berubah:

keberhasilan implementasi tidak ditentukan oleh regulasi, tetapi oleh kapasitas SDM dan kesiapan sistem desa

Tanpa itu, yang terjadi bukan kemajuan, melainkan:

• overload administrasi,
• formalitas kinerja,
• dan kegagalan implementasi.

Penutup: Akhir Era Lama, Awal Tantangan Baru

PP 16/2026 menandai berakhirnya era lama tata kelola desa.
Namun pada saat yang sama, regulasi ini membuka babak baru yang lebih kompleks.

Jika berhasil diimplementasikan dengan baik, maka desa akan benar-benar menjadi:

subjek pembangunan, pusat pelayanan publik, dan aktor strategis dalam sistem pemerintahan nasional

Jika tidak, maka:

desa justru akan terjebak dalam beban regulasi yang semakin berat.

*PP 16 Tahun 2026  tentang Desa*

TAPM dan Pendamping Desa Perkuat Pemeringkatan BUMDes Berbadan Hukum di Kabupaten Bima

 

TAPM Bersama Pendamping Desa Fasilitasi Bimtek, Penguatan Tata Kelola, Pembenahan Pencatatan Keuangan Double Entry, dan Pemeringkatan BUMDes Berbadan Hukum di Kabupaten Bima

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) bersama Pendamping Desa melaksanakan kegiatan fasilitasi berupa bimbingan teknis (bimtek), penguatan tata kelola, pembenahan pencatatan keuangan, serta pendampingan pemeringkatan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah berbadan hukum di wilayah Kabupaten Bima. Kegiatan ini dilaksanakan selama empat hari, mulai tanggal 6 hingga 9 April 2026, dengan lokasi pelaksanaan langsung di masing-masing desa sasaran.

Adapun desa-desa yang menjadi lokasi kegiatan meliputi Desa Keli dan Desa Waduwani di Kecamatan Woha, Desa Belo dan Desa Tonggorisa di Kecamatan Palibelo, Desa Maria Utara dan Desa Pesa di Kecamatan Wawo, serta Desa Lamere dan Desa Nae di Kecamatan Sape.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis kepada Pendamping Desa di lapangan serta pengelola BUMDes, khususnya dalam memastikan proses penginputan data pemeringkatan BUMDes dapat dilakukan secara benar, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya edukasi dan peningkatan kapasitas dalam aspek tata kelola kelembagaan dan administrasi usaha BUMDes.

Dalam pelaksanaannya, TAPM bersama Pendamping Desa melakukan pendampingan langsung kepada pengurus BUMDes, mulai dari praktik pengisian data pemeringkatan, verifikasi dokumen pendukung, hingga pemahaman indikator penilaian kinerja BUMDes. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga memfasilitasi pembenahan sistem pencatatan keuangan usaha BUMDes, khususnya melalui penerapan pencatatan jurnal dengan sistem double entry. Langkah ini dilakukan agar laporan keuangan BUMDes menjadi lebih tertib, akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pendampingan dilakukan secara partisipatif dan aplikatif di masing-masing desa, sehingga Pendamping Desa dan pengelola BUMDes dapat langsung memahami serta mempraktikkan materi yang diberikan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial dalam pengelolaan usaha desa secara profesional.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Pendamping Desa dan pengurus BUMDes yang telah berbadan hukum dapat meningkatkan kualitas pengelolaan usaha, memperkuat akuntabilitas, serta mendorong BUMDes menjadi pilar utama dalam pengembangan ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan di Kabupaten Bima.

Kegiatan berlangsung dengan lancar dan mendapat respon positif dari pemerintah desa, Pendamping Desa, serta pengurus BUMDes yang terlibat. Ke depan, kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kinerja BUMDes di daerah.

Keterbukaan Informasi Publik Desa Melalui Pembuatan dan Pengelolaan Media Informasi Blog

 

Keterbukaan informasi publik di tingkat desa merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengetahui berbagai informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Hak atas informasi ini dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Landasan hukum utama keterbukaan informasi publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap badan publik, termasuk pemerintah desa, wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Selain itu, keterbukaan informasi juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Di tingkat desa, keterbukaan informasi juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah desa diwajibkan untuk menginformasikan berbagai kebijakan, program, serta penggunaan anggaran desa kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penyampaian informasi publik tidak lagi terbatas pada media konvensional seperti papan pengumuman atau pertemuan warga. Salah satu media yang dapat dimanfaatkan secara efektif adalah blog desa. Melalui pembuatan dan pengelolaan media informasi berbasis blog, pemerintah desa dapat menyampaikan berbagai informasi penting secara luas, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Blog desa dapat digunakan untuk mempublikasikan berbagai informasi seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan kegiatan pembangunan, pengumuman resmi, hingga potensi dan profil desa. Dengan adanya blog, masyarakat tidak hanya dapat mengakses informasi secara transparan, tetapi juga dapat memantau secara langsung kinerja pemerintah desa.

Pembuatan blog desa relatif mudah dan tidak memerlukan biaya besar, namun pengelolaannya membutuhkan komitmen dan konsistensi. Informasi yang disajikan harus akurat, jelas, dan diperbarui secara berkala agar tetap relevan dan dapat dipercaya. Selain itu, penggunaan bahasa yang sederhana akan memudahkan seluruh lapisan masyarakat dalam memahami informasi yang disampaikan.

Blog desa juga membuka ruang partisipasi masyarakat. Melalui fitur komentar atau kontak yang tersedia, warga dapat memberikan masukan, kritik, maupun saran terhadap kebijakan dan program desa. Hal ini menciptakan komunikasi dua arah yang konstruktif dan memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat.

Di sisi lain, pemanfaatan blog sebagai media informasi turut mendukung peningkatan literasi digital masyarakat desa. Warga menjadi lebih terbiasa dalam mengakses informasi secara online serta mampu memilah informasi yang benar dan bermanfaat. Hal ini juga berperan dalam mencegah penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks.

Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan blog desa, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur internet, serta konsistensi dalam memperbarui konten. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan teknologi informasi.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didukung oleh pemanfaatan teknologi digital melalui blog, keterbukaan informasi publik di tingkat desa dapat terwujud secara optimal. Blog desa tidak hanya menjadi media informasi, tetapi juga sebagai sarana transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.

*Tutorial membuat website Blogspot Pemerintahan Desa  *

* Modul Langkah Langkah Pembuatan Blogspot Desa *

Pemeringkatan BUM Desa: Instrumen Strategis Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Ekonomi Desa

 

Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan salah satu instrumen penting yang dikembangkan oleh Kementerian Desa dalam rangka mengukur, mengevaluasi, serta mendorong peningkatan kinerja BUM Desa secara berkelanjutan. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian administratif, tetapi juga sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam penguatan ekonomi desa.

Catatan Penting:
Dalam pelaksanaan pemeringkatan, hanya BUM Desa atau BUM Desa Bersama yang telah berbadan hukum yang dapat melakukan pengisian data pemeringkatan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penilaian dilakukan terhadap lembaga usaha desa yang telah memiliki legalitas resmi dan tata kelola yang diakui.

Target  Waktu :

Pengisian Data Pemeringkatan Bumdes dilaksanakan  mulai tanggal 5 Maret 2026 sampai dengan 18 April 2026  berdasarkan  Surat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Invenstasi Desa dan Daerah Tertinggal  Nomor : B-16/PEI.01.01/II/2026  tanggal 26 februari 2026

Pengertian dan Tujuan Pemeringkatan

Pemeringkatan BUM Desa adalah proses penilaian kinerja BUM Desa atau BUM Desa Bersama dalam periode tertentu (umumnya satu tahun), yang dilakukan berdasarkan sejumlah aspek strategis. Hasil dari proses ini berupa klasifikasi tingkat perkembangan BUM Desa, seperti Perintis, Pemula, Berkembang, hingga Maju.

Tujuan utama pemeringkatan meliputi:

• Mengukur tingkat kesehatan dan kinerja BUM Desa

• Mengidentifikasi kelemahan dan potensi pengembangan

• Menjadi dasar pembinaan oleh pemerintah dan pendamping

• Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan usaha desa

Aspek Penilaian Pemeringkatan

Pemeringkatan BUM Desa dilakukan melalui pengisian kuesioner yang mencakup 7 aspek utama, yaitu:

1. Kelembagaan
   Menilai kelengkapan sarana prasarana, struktur organisasi, serta legalitas dan dukungan kelembagaan.

2. Manajemen
   Mengukur keberadaan sistem perencanaan, SOP keuangan, serta pemanfaatan teknologi dalam operasional.

3. Usaha dan/atau Unit Usaha
   Menilai kinerja usaha melalui indikator seperti omzet, laba, perizinan usaha, serta pengembangan produk.

4. Kerja Sama/Kemitraan
   Menggambarkan sejauh mana BUM Desa menjalin kolaborasi dengan pihak lain, baik pemerintah, swasta, maupun lembaga non-usaha.

5. Aset dan Permodalan
   Mengukur kekuatan aset yang dimiliki serta struktur permodalan dalam mendukung usaha.

6. Administrasi, Laporan Keuangan, dan Akuntabilitas
   Menilai tertib administrasi, kelengkapan laporan keuangan, serta transparansi pengelolaan.

7. Keuntungan dan Manfaat bagi Desa dan Masyarakat
   Mengukur kontribusi BUM Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) serta dampak ekonomi bagi masyarakat.

Proses Pemeringkatan

Proses pemeringkatan dilakukan secara sistematis melalui sistem digital dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengisian Data (Draft)
   BUM Desa mengisi profil dan kuesioner 7 aspek.

2. Pengajuan (Terkirim)
   Data dikirim untuk diverifikasi.

3. Verifikasi (Review)
   Pendamping Desa dan Dinas PMD melakukan pemeriksaan data.

4. Perbaikan (Revisi, jika ada)
   BUM Desa memperbaiki data sesuai catatan verifikator.

5. Penetapan (Terverifikasi)
   Sistem menghitung skor dan menetapkan peringkat serta menerbitkan sertifikat digital.

*Panduan Pemeringkatan Bumdes  *

Prinsip Pelaksanaan Pemeringkatan

Dalam pelaksanaannya, pemeringkatan BUM Desa mengedepankan prinsip:

• Objektivitas: berdasarkan data dan bukti nyata

• Transparansi: proses dapat dipantau oleh semua aktor

• Akuntabilitas: setiap data dapat dipertanggungjawabkan

• Partisipatif: melibatkan berbagai pihak mulai dari desa hingga pusat

Peran Aktor dalam Pemeringkatan

Pemeringkatan melibatkan berbagai pihak dengan peran berbeda, antara lain:

• BUM Desa: pengisi data kuesioner

• Pendamping Desa: verifikator tingkat kecamatan

• Dinas PMD Kabupaten/Kota: verifikator lanjutan

• Pemerintah Pusat: pengelola sistem dan penetapan hasil

Pengaturan peran ini memastikan proses berjalan tertib, terkontrol, dan sesuai kewenangan masing-masing.

Manfaat Pemeringkatan bagi BUM Desa

Pemeringkatan memberikan berbagai manfaat strategis, antara lain:

• Menjadi alat ukur kinerja dan kesehatan usaha

• Mempermudah akses pembinaan dan intervensi pemerintah

• Meningkatkan kepercayaan mitra dan investor

• Mendorong profesionalisme pengelolaan BUM Desa

• Menjadi dasar perencanaan pengembangan usaha

"Pemeringkatan BUM Desa bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting dalam membangun tata kelola ekonomi desa yang profesional, transparan, dan berkelanjutan". 

Dengan pengisian data yang jujur dan akurat, BUM Desa tidak hanya memperoleh peringkat, tetapi juga peta jalan yang jelas untuk meningkatkan kinerja dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat desa"

Link  Pemeringkatan BUMDes / BUMDes Bersama :

https://bumdes.kemendesa.go.id/pemeringkatan/login

*Dokumentasi  Workflow  *

*Kepmendes  Nomor 145 Tahun 2022 Tentang Formula Pemeringkatan BUMDes*

*Daftar Kuisoner  Pemeringkatan BUMDes :

DPMD Kabupaten Bima Gelar Rapat Koordinasi Penguatan Pengelolaan BUMDes bersama Pendamping Desa dan Direktur BUMDes

 

Bima, 9 Maret 2026 – Dalam rangka memperkuat pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Bima melalui Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa melaksanakan Rapat Koordinasi Penguatan Pengelolaan BUMDes yang melibatkan Tenaga Pendamping Profesional (TPP), Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), serta Direktur BUMDes se-Kabupaten Bima.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin, 9 Maret 2026 bertempat di Aula Kantor DPMD Kabupaten Bima tersebut diikuti oleh 164 Direktur BUMDes dari berbagai desa di Kabupaten Bima bersama para pendamping desa yang selama ini berperan dalam proses pendampingan dan penguatan kelembagaan BUMDes.

Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, tenaga pendamping desa, serta pengelola BUMDes dalam mendorong pengembangan usaha desa yang lebih profesional, produktif, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bima, Drs. H. Masykur, MM, menyampaikan bahwa keberadaan BUMDes memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai lembaga usaha milik desa, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal yang dimiliki oleh masing-masing desa.

Lebih lanjut, Kepala Dinas menekankan beberapa fokus utama dalam penguatan BUMDes di Kabupaten Bima, salah satunya adalah pencapaian status badan hukum BUMDes. Legalitas badan hukum tersebut dinilai sangat penting sebagai landasan dalam memperkuat kelembagaan BUMDes serta membuka peluang kerja sama usaha dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun sektor swasta.

Selain aspek legalitas, penguatan tata kelola kelembagaan dan pengelolaan unit usaha BUMDes juga menjadi perhatian utama. Ia menegaskan bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar mampu berkembang sebagai lembaga ekonomi desa yang sehat dan berkelanjutan.

“Kami berharap BUMDes di Kabupaten Bima dapat terus berkembang dan menjadi motor penggerak ekonomi desa. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pendamping desa, dan pengelola BUMDes dalam memperkuat kapasitas kelembagaan serta pengelolaan usaha yang lebih baik,” ujarnya.

Selain itu, Kepala Dinas juga menekankan pentingnya pola pendampingan yang efektif dan berkelanjutan dari para tenaga pendamping desa, sehingga pengembangan BUMDes dapat berjalan secara terarah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa masing-masing.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa DPMD Kabupaten Bima, Dr. Juwaidin, MPd, dalam arahannya menyampaikan beberapa pandangan terkait kondisi dan perkembangan BUMDes di Kabupaten Bima.

Ia menjelaskan bahwa meskipun jumlah BUMDes di Kabupaten Bima cukup banyak, namun masih terdapat sejumlah BUMDes yang belum menjalankan pengelolaan usaha secara optimal. Beberapa di antaranya masih menghadapi kendala dalam pengembangan unit usaha serta dalam penyusunan laporan kegiatan dan laporan keuangan.

Menurutnya, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah belum tertibnya pelaporan unit usaha dan penatausahaan keuangan BUMDes, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes dalam hal manajemen usaha dan administrasi keuangan.

“BUMDes perlu dikelola secara profesional, tidak hanya menjalankan usaha tetapi juga mampu menyusun laporan kegiatan dan laporan keuangan secara tertib dan akuntabel,” jelasnya.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas tersebut, rapat koordinasi ini juga menghadirkan pemateri dari unsur Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) yang memberikan materi terkait manajemen pemasaran BUMDes. Materi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman para pengelola BUMDes dalam mengembangkan strategi pemasaran produk dan jasa desa agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Selain itu, peserta juga mendapatkan materi tentang penatausahaan keuangan BUMDes melalui sistem pencatatan jurnal double entry, yang merupakan metode pencatatan akuntansi yang memungkinkan pengelolaan keuangan BUMDes menjadi lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para pengelola BUMDes, pendamping desa, serta pihak terkait dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tata kelola BUMDes yang profesional, sekaligus memperkuat sinergi dalam mendorong BUMDes sebagai penggerak utama ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Bima.

PEMBELAJARAN LANJUTAN JURNAL DOUBEL ENTRY

 

Implementasi Jurnal Double Entry Metode Perpetual

Pada Unit Usaha Perdagangan BUMDes Menggunakan PPAK BUMDes Versi 4.2

Pada artikel kami sebelumnya telah dijelaskan tahapan awal sebelum menggunakan aplikasi PPAK BUMDes Versi 4.2, mulai dari pengaturan Tgl/Bln/Thn pada perangkat menggunakan  Regional Setting ke format Indonesia hingga kewajiban sebelum mengoperasikan Aplikasi membaca Sheet “Baca Dulu” sebagai panduan teknis penyesuaian sistem dengan Microsoft Office bawaan perangkat.

Pada bagian ini, kita masuk pada substansi utama: implementasi sistem pencatatan double entry dengan metode perpetual pada unit usaha perdagangan BUMDes, termasuk integrasi pembaruan pada sheet BP Persediaan, Sheet EIS dan Sheet Inventaris :

• Sheet  BP Persediaan _Form Rekapitulasi Bahan Persediaan

• Sheet BP Persediaan_Perhitungan HPP otomatis metode rata-rata dan  memperhitungkan Barang Persediaan Lama yang belum terjual, Biaya Pengangkutan Barang serta Biaya Upah bongkar muat. 

• Sheet  EIS  di desain  untuk menampilkan nilai kesehatan bumdes  setiap Bulan sebagai acuan Direktur dapat memantau serta melaporkan dan Menyusun langkah langkah perbaikan kinerja bumdes. Pada Aplikasi PPAK BUMDes Versi 4.2. sebelumnya Nilai EIS hanya Muncul jika sudah melakukan Pencatatan jurnal sampai Pada Akhir tahun berjalan. 

• Penambahan Sheet Buku Inventaris untuk melaporkan inventaris Bumdes serta melaporkan penyusutan inventaris setiap bulan dalam tahun berajalan.

1. Konsep Dasar: Double Entry dan Metode Perpetual

A. Double Entry (Sistem Berpasangan)

Setiap transaksi dicatat minimal dalam dua akun:

• Satu sisi Debit (  Debit Wajib dicatat lebih dulu)

• Satu sisi Kredit ( Kredit dicatat kemudian setelah Debit) 

Prinsip fundamental:

Total Debit = Total Kredit

Dalam konteks Unit Perdagangan Saprodi  BUMDes, akun yang paling sering terlibat adalah:

• Kas Tunai

• Kas Bank

• Persediaan Barang Dagang

• Hutang Usaha

• Piutang usaha

• Pendapatan Penjualan Barang Dagangan

• Harga Pokok Penjualan (HPP)

• Modal

B. Metode Perpetual

Metode perpetual berarti:

• Setiap pembelian → langsung menambah akun Persediaan

• Setiap penjualan → langsung mengurangi Persediaan dan mencatat HPP

• Saldo persediaan selalu terupdate secara real-time

Berbeda dengan metode periodik, metode perpetual memberikan:

• Kontrol stok lebih akurat

• Informasi HPP lebih cepat

• Pengawasan margin usaha lebih presisi

Ini sangat relevan untuk unit perdagangan BUMDes yang memiliki perputaran barang harian.

2. Integrasi Metode Perpetual dalam PPAK BUMDes Versi 4.2

Dalam pengembangan yang telah  kami lakukan, terdapat penambahan penting yang meningkatkan akurasi sistem:

A. Sheet “BP Persediaan”

Sheet ini berfungsi sebagai:

• Buku Pembantu Persediaan

• Pengendali stok

• Basis perhitungan HPP rata-rata

Setiap transaksi pembelian akan:

1. Menambah kuantitas

2. Menambah nilai persediaan

3. Menghitung ulang harga rata-rata

B. Perhitungan HPP Metode Rata-Rata (Average Cost Method)

Formula konsepnya:

Harga Rata-rata Baru =
(Nilai Persediaan Lama + Nilai Pembelian Baru)
÷
(Jumlah Unit Lama + Jumlah Unit Baru)

Saat terjadi penjualan:

HPP = Jumlah Terjual × Harga Rata-rata Terakhir

Dengan sistem ini:

• Sisa persediaan lama tetap diperhitungkan

• Tidak terjadi lonjakan HPP ekstrem akibat pembelian harga berbeda

• Margin usaha lebih stabil dan rasional

3. Alur Pencatatan Transaksi Perdagangan

A. Saat Pembelian Tunai :

Contoh:

Pembelian Bibit Jagung Merk A  100 Kg @Rp. 120.000 , Merk B  200 Kg  @Rp. 150.000  dan Herbisida Jenis A  20 botol @Rp. 50.000 , Jenis B 30 botol  @Rp. 55.000  secara Tunai. 

Jurnal:

Persediaan Barang Dagang     (D)    uraian pembelian Bibit jagung merk A
Persediaan Barang Dagang     (D)    uraian pembelian Bibit jagung merk B
Persediaan Barang Dagang     (D)    uraian pembelian Herbisida Jenis A
Persediaan Barang Dagang     (D)    uraian pembelian Herbisida Jenis B

     Kas                     (K) Uraian Pembelian Bibit jagung dan Herbisida 
                                 secara tunai
(Lihat Contoh PPAK Bumdes Lampiran)

B. Jika pembelian kredit:

Persediaan Barang Dagang     (D)    uraian pembelian Bibit jagung merk A
Persediaan Barang Dagang     (D)    uraian pembelian Bibit jagung merk B
Persediaan Barang Dagang     (D)    uraian pembelian Herbisida Jenis A
Persediaan Barang Dagang     (D)    uraian pembelian Herbisida Jenis B

     Hutang Usaha            (K) Uraian Pembelian Bibit jagung dan Herbisida 
                                 secara kredit

Sheet BP Persediaan otomatis:

• BP Persediaan Membaca secara Otomatis Untuk Pengisian Laporan Stock Persediaan Barang, baik bertambah atau berkurang.

• BP persediaan juga Akan membaca secara Otomatis Tgl Pemblian , Jumlah dan Harga Pembelian  termasuk  juga  data data penjualan. 

• HPP  pada sheet BP Persediaan juga akan membaca dan menghitung secara otomatis  HPP rata rata terkini  sebagai acuan dalam pencatatan Jurnal.

Catatan : 

1. Pada saat terjadinya Pembelian Jenis Barang dagangan dari Pihak Pemasok maka sebelum melakukan pencatatan pada Jurnal, Terlebih dahulu di input Nama nama jenis barang dan Satuan pada sheet BP Persedian Laporan Stok Barang. Sedangkan Jumlah unit dan harga Pembelian secra otomatis akan terisi pada saat pengisian Jurnal.
2. Pada Pengisian pencatatan Jurnal Pembelian Barang, Jumlah masing masing unit di isi dengan Nilai +
3. Jika jumlah Barang dagangan yang dijual oleh bumdes lebih dari 100 jenis maka pada buku stock barang  di insert tambah baris. 

C. Saat Penjualan Tunai

Contoh:

Penjualan Bibit jagung Merk A 10 Kg dan herbisida Jenis A  5 bootl

Jurnal 1 (Penjualan):

Akun Kas               (D)  uraian Penjualan Bibit jagung merk A dan 
                            Herbisida Jenis A Secara Tunai 
Akun Pendapatan penjualan   (K) uraian Penjualan Bibit jagung merk A 
                                dan Herbisida Jenis A  Secara Tunai

Jurnal 2 (Pengakuan HPP):

Harga Pokok Penjualan     (D)  Uraian HPP bibit jagung Merk A
Harga Pokok Penjualan     (D)  Uraian HPP Herbisida Jenis A 

Persediaan Barang Dagang  (K)  Uraian Pengurangan/penjualan Bibit 
                               Jagung merk A (-10)
Persediaan Barang Dagang  (K)  Uraian Pengurangan/penjualan Herbisida 
                               Jenis A  (-5)
 

Inilah inti metode perpetual:

Setiap penjualan langsung memengaruhi persediaan dan laba.

D. Saat Penjualan  Kredit

Contoh:

Penjualan Bibit jagung Merk A 10 Kg dan herbisida Jenis A  5 bootl

Jurnal 1 (Penjualan):

Akun Piutang usaha      (D) uraian Penjualan Bibit jagung merk A dan 
                            Herbisida Jenis A Secara Kredit
Akun Pendapatan penjualan   (K) uraian Penjualan Bibit jagung merk A 
                                dan Herbisida Jenis A  Secara Tunai

Jurnal 2 (Pengakuan HPP):

Harga Pokok Penjualan     (D)  Uraian HPP bibit jagung Merk A
Harga Pokok Penjualan     (D)  Uraian HPP Herbisida Jenis A 

Persediaan Barang Dagang  (K)  Uraian Pengurangan/penjualan Bibit 
                               Jagung merk A (-10)
Persediaan Barang Dagang  (K)  Uraian Pengurangan/penjualan Herbisida 
                               Jenis A  (-5)

Catatan : 

Jika  terjadi Penjualan Barang dagangan secara kredit  maka sebelum melakukan pencatatan pada Buku Jurnal terlebih dahulu  dilakukan pencatatan nama  nama Piutang pada Sheet BP Piutang utang sedangkan besaran Piutang akan secara otomatis terisi pada saat kita melakukan pencatatan pada jurnal.

4. Rekapitulasi Bahan Persediaan

Form Rekapitulasi yang  kami  tambahkan memiliki fungsi strategis:

• Monitoring nilai total persediaan

• Monitoring sisa stok

• Evaluasi perputaran barang

• Basis pengambilan keputusan pengadaan ulang

Secara manajerial, form ini membantu:

• Ketua Unit

• Bendahara

• Direktur BUMDes

Dalam:

• Menentukan reorder point

• Mengendalikan overstock

• Mencegah kehabisan stok

5. Penambahan Sheet Buku Inventaris

Selain persediaan dagang, BUMDes juga memiliki:

• Etalase

• Rak

• Timbangan

• Komputer

• Kendaraan operasional

Melalui Sheet Buku Inventaris:

• Aset tetap terpisah dari persediaan

• Nilai investasi tercatat rapi

• Memudahkan pelaporan ke Pemerintah Desa

Secara akuntansi, inventaris masuk kategori:
Aset Tetap, bukan persediaan.

Jurnal pembelian inventaris:

Aset Tetap (Inventaris)      (D)
     Kas / Hutang                         (K)

6. Dampak terhadap Laporan Keuangan

Dengan sistem ini, laporan yang dihasilkan menjadi:

1. Neraca → Persediaan dan Aset tercatat real-time

2. Laporan Laba Rugi → HPP otomatis menghitung laba kotor

3. Buku Besar → Konsisten karena berbasis double entry

4. Buku Pembantu → Sinkron dengan jurnal

Akibatnya:

• Transparansi meningkat

• Akuntabilitas pengurus terjaga

• Audit internal lebih mudah dilakukan

7. Kesimpulan Pembelajaran

Implementasi metode perpetual dalam PPAK BUMDes Versi 4.2 yang telah  Kami  kembangkan memberikan peningkatan signifikan pada:

• Ketepatan perhitungan HPP

• Pengendalian persediaan

• Stabilitas margin usaha

• Pemisahan aset dan barang dagang

• Profesionalisme tata kelola keuangan BUMDes

Dengan pemahaman sistem double entry yang benar, Unit Usaha Perdagangan BUMDes tidak lagi sekadar mencatat uang masuk dan keluar, tetapi sudah menjalankan praktik akuntansi yang memenuhi prinsip:

Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Standar.

“Jangan pernah berhenti belajar. Ilmu tidak selalu datang dari bangku kuliah—bekerja pun bisa menjadi tempat terbaik untuk menambah pengalaman dan pengetahuan.”

*Contoh Aplikasi PPAK BUMDes unit usaha Perdagangan :

untuk Mendownload, Klic Tanda anak panah seblah Kanan atas .