Kepala Desa Belo Akui Peran Strategis Pendamping Desa dalam Tata Kelola Perencanaan

Bima, NTB — Pemerintah Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi pendamping desa dalam memperkuat tata kelola perencanaan pembangunan desa. Testimoni ini disampaikan oleh Kepala Desa Belo dalam sebuah video yang dirilis pada kegiatan pendampingan terbaru bersama tenaga pendamping profesional.

Kepala Desa Belo menegaskan bahwa peran pendamping desa sangat signifikan terutama dalam mendukung perangkat desa dalam penyusunan dokumen perencanaan yang lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan regulasi.

Dalam pernyataannya, Kepala Desa Belo menyampaikan bahwa keberadaan pendamping desa tidak hanya membantu secara administratif, tetapi telah menjadi mitra strategis dalam proses perencanaan.

"Kami dari Desa Belo, Kecamatan Palibelo, sangat terbantu dengan kehadiran pendamping desa. Kehadiran mereka bukan hanya sebagai pendamping administratif, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam penyusunan dokumen perencanaan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dukungan pendamping desa membantu memastikan perencanaan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah.

"Dengan dukungan pendamping desa, proses perencanaan dapat berjalan lebih terarah, sesuai regulasi, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Kami berharap kerja sama ini terus terjalin demi pembangunan desa yang transparan dan berkelanjutan," lanjutnya.

Selain mendampingi penyusunan dokumen, pendamping desa juga berperan dalam penguatan kapasitas pemerintah desa melalui konsultasi teknis, fasilitasi, dan pendampingan regulatif yang berkesinambungan.

Pendamping desa merupakan tenaga profesional yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan teknis dalam tata kelola pemerintahan desa, perencanaan partisipatif, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kapasitas aparatur desa.

Testimoni ini menjadi salah satu bentuk pengakuan atas pentingnya kolaborasi pemerintah desa dan pendamping desa dalam mewujudkan pembangunan desa yang bertanggung jawab dan berdampak langsung pada masyarakat.

Tonton Video Testimoni Kepala Desa Belo

Untuk melihat penyampaian lengkap dari Kepala Desa Belo, silakan tonton video berikut:

Video tersebut menggambarkan secara jelas pengalaman Pemerintah Desa Belo Kecamatan Palibelo dalam bekerja sama dengan Pendamping Desa.

Pernyataan Resmi Kepala Desa Lamere: Pentingnya Peran Pendamping Desa dalam Membangun Desa

Pendahuluan

Sebagai wilayah yang terus berkembang, Desa Lamere, Kecamatan Sape, membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah desa, masyarakat, dan tenaga pendamping. Dalam proses pembangunan selama ini, Pendamping Desa telah memberikan kontribusi besar dalam memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan di desa.

Dalam kesempatan ini, Kepala Desa Lamere menyampaikan pernyataan resmi sekaligus testimoni mengenai betapa pentingnya kehadiran Pendamping Desa sebagai mitra strategis Pemerintah Desa Lamere.

---

Peran Penting Pendamping Desa Menurut Kepala Desa Lamere

1. Membantu Perencanaan Pembangunan Secara Terarah

Kepala Desa Lamere menegaskan bahwa penyusunan dokumen RPJMDes, RKPDes, hingga APBDes dapat berjalan lebih tepat dan sesuai regulasi berkat pendampingan yang diberikan. Kehadiran Pendamping Desa mempermudah pemerintah desa dalam memastikan perencanaan pembangunan semakin berkualitas.

2. Memperkuat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut beliau, Pendamping Desa berperan besar dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah dan proses pembangunan. Hal ini berdampak pada meningkatnya keterlibatan warga dalam setiap program yang dijalankan.

3. Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Desa Lamere

Pendamping Desa turut memberikan bimbingan teknis dan pendampingan harian kepada perangkat desa. Kepala Desa Lamere menyampaikan bahwa hal ini sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan perangkat desa, terutama dalam administrasi, penyusunan laporan, dan pengelolaan keuangan desa.

4. Menjadi Mitra dalam Mengatasi Masalah Lapangan

Kepala Desa Lamere menyampaikan bahwa setiap desa memiliki tantangan berbeda, dan Pendamping Desa selalu hadir memberikan solusi. Mulai dari persoalan teknis hingga hambatan administrasi, semua dapat ditangani lebih cepat berkat adanya pendampingan yang konsisten.

---

Pernyataan Kepala Desa Lamere

Dalam testimoni video yang turut disertakan, Kepala Desa Lamere menegaskan:

“Kehadiran Pendamping Desa sangat membantu Pemerintah Desa Lamere dalam memperkuat perencanaan, meningkatkan kualitas administrasi, dan memastikan program pembangunan berjalan dengan baik. Pendamping Desa bukan sekadar pendamping, tetapi mitra kerja yang benar-benar memberikan dampak positif bagi kemajuan desa kami.”

Beliau juga menyampaikan harapan agar kolaborasi ini terus ditingkatkan demi terwujudnya Desa Lamere yang lebih maju dan mandiri.

---

Tonton Video Testimoni Kepala Desa Lamere

Untuk melihat penyampaian lengkap dari Kepala Desa Lamere, silakan tonton video berikut:

Video tersebut menggambarkan secara jelas pengalaman Pemerintah Desa Lamere dalam bekerja sama dengan Pendamping Desa.

---

Kesimpulan

Pernyataan resmi dari Kepala Desa Lamere ini mempertegas betapa pentingnya peran Pendamping Desa dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan pemerintahan desa. Dengan kerja sama yang baik antara Pemerintah Desa Lamere, masyarakat, dan Pendamping Desa, upaya menuju desa yang lebih sejahtera dan berdaya saing dapat terwujud.

Rakor Tenaga Pendamping Desa Kabupaten Bima: Bahas Temuan BPK, Penguatan Etika Profesi, dan Arah Pembangunan Desa Tahun 2025–2026

 

Bima — Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Bima menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pada hari ini sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pendampingan desa dan meningkatkan kualitas implementasi program pembangunan di tingkat desa. Pertemuan ini dihadiri oleh Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), Pendamping Lokal Desa (PLD), serta Koordinator Kabupaten (Korkab) P3MD.

Rakor dilaksanakan dengan suasana penuh antusias dan diikuti secara aktif oleh seluruh pendamping dari berbagai kecamatan. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai forum evaluasi, tetapi juga sebagai ruang konsolidasi strategi menghadapi tantangan pembangunan desa yang semakin kompleks, terutama menjelang tahun anggaran 2025–2026.

---

Pembahasan Informasi Manajemen P3MD: Dari Temuan BPK hingga Isu Koperasi Desa Merah Putih

Pada sesi pertama, Koordinator Kabupaten menyampaikan sejumlah isu krusial dalam Informasi Manajemen P3MD, terutama Temuan Pemeriksaan BPK Tahun 2025, yang dinilai sangat penting sebagai dasar perbaikan kinerja TPP ke depan.

1. Temuan Pemeriksaan BPK Tahun 2025

Dalam rakor dijelaskan bahwa BPK RI menemukan beberapa permasalahan yang berkaitan langsung dengan kinerja pendamping desa, antara lain:

a. Kelalaian Pendamping dalam Melaporkan Hari Kerja pada Aplikasi Daily Report (Desember 2024)

BPK mencatat adanya ketidakpatuhan sebagian pendamping dalam melakukan pelaporan aktivitas harian (Daily Report) pada bulan Desember 2024.

Beberapa pendamping terlambat mengisi laporan, sementara sebagian lainnya tidak melakukan pelaporan sama sekali pada hari–hari tertentu.

Temuan ini menjadi perhatian serius karena:

• Pelaporan hari kerja merupakan bukti kehadiran dan aktivitas pendampingan,

• Keterlambatan mempengaruhi akurasi data monitoring,

• Berdampak pada evaluasi kinerja TPP di tingkat kabupaten dan pusat.

Pendamping diminta lebih disiplin dan memastikan pelaporan dilakukan setiap hari sesuai ketentuan aplikasi.

b. Temuan BPK Terkait Pendamping yang Memiliki Double Job

BPK juga menemukan adanya oknum pendamping yang memiliki pekerjaan rangkap (double job) yang tidak sesuai dengan ketentuan profesi TPP.
Beberapa di antaranya menjalankan pekerjaan tetap di luar tugas pendampingan, sehingga:

• Mengurangi fokus dan waktu pendampingan di desa,

• Berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,

• Melanggar prinsip profesionalitas yang telah diatur dalam pedoman TPP.

Temuan ini menjadi perhatian serius karena dapat mempengaruhi kredibilitas pendamping secara keseluruhan. Koordinator Kabupaten menegaskan bahwa kasus double job tidak boleh terulang, dan penanganan akan dilakukan sesuai mekanisme pembinaan kepegawaian TPP.2. Penegasan Etika Profesi TPP

Materi ini menekankan kembali prinsip dasar pendampingan, antara lain:

• Menjaga independensi dan netralitas,

• Menjunjung profesionalitas dalam setiap proses fasilitasi,

• Menghindari konflik kepentingan dalam kegiatan desa,

• Menguatkan peran sebagai fasilitator, bukan pengambil keputusan.

Penegasan ulang etika profesi dinilai penting untuk memastikan citra tenaga pendamping tetap terjaga dan pelayanan kepada desa semakin berkualitas.

3. Isu Perencanaan Pembangunan Desa dan Koperasi Desa Merah Putih

Dalam rapat juga dibahas dinamika terbaru mengenai:

• Penyelarasan perencanaan pembangunan desa dengan kebijakan nasional,

• Tantangan penyusunan RPJMDes dan RKPDes,

• Pengembangan potensi ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih, yang menjadi salah satu skema pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis desa.

Pendamping diminta aktif memberikan edukasi kepada pemerintah desa agar mampu memahami konsep koperasi modern, tata kelola usaha, dan manfaat bagi ekonomi lokal.

---

Penguatan Proses Perencanaan Pembangunan Desa 2025–2026

Sesi berikutnya fokus pada penyiapan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 2025–2026. Pendamping diingatkan mengenai pentingnya:

• Tahapan Musyawarah Desa (Musdes) dalam penyusunan perencanaan,

• Pelibatan kelompok masyarakat secara partisipatif,

• Penentuan prioritas kegiatan sesuai kebutuhan desa,

• Keterpaduan antara RPJMDes, RKPDes, dan APBDes,

• Kesesuaian perencanaan dengan Permendagri dan regulasi terbaru Dana Desa.

Rakor menegaskan bahwa pendamping harus menjadi motor penggerak agar perencanaan desa tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga mampu menjawab masalah riil masyarakat.

---

Progres Laporan Pendampingan: Monitoring Menyeluruh Kinerja TPP

Agenda berikutnya membahas evaluasi progres pendampingan oleh tiap Person In Charge (PIC). Berbagai laporan disampaikan dan dianalisis secara rinci, meliputi:

a. Laporan Penyaluran BLT Dana Desa

Meninjau ketepatan sasaran, mekanisme penyaluran, pendataan KPM, dan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Keuangan mengenai BLT DD.

b. Laporan Penyaluran Dana Desa Tahap 1 dan 2

Fokus pada:

• Ketepatan waktu pengajuan,

• Kelengkapan dokumen syarat penyaluran,

• Kendala administrasi yang sering muncul di desa.

c. Laporan EHDW (Electronic Human Development Worker)

Pendamping memaparkan tingkat pelaporan terkait indikator pembangunan manusia desa, partisipasi ibu hamil, balita, lansia, dan data sosial lainnya.

d. Laporan BUMDes

Evaluasi dilakukan terhadap:

• Kinerja usaha BUMDes,

• Kepatuhan terhadap regulasi,

• Pengembangan unit usaha,

• Tantangan pencatatan dan pelaporan keuangan.

e. Laporan Perencanaan Tahun 2026

Pendamping diminta memastikan seluruh desa memenuhi timeline penyusunan perencanaan 2026 sesuai pedoman penganggaran.

f. Laporan Pelatihan Masyarakat

Meliputi kegiatan pemberdayaan, peningkatan kapasitas masyarakat desa, edukasi literasi digital, dan pelatihan ekonomi produktif.

Evaluasi menyeluruh ini bertujuan memetakan desa-desa yang membutuhkan pendampingan intensif, sekaligus memastikan kinerja TPP berjalan sesuai target nasional P3MD.

---

Materi Pengelolaan Keuangan BUMDes: Penerapan Akuntansi Double Entry Versi 3.7

Sebagai sesi penutup, peserta mendapatkan pemaparan teknis terkait sistem pencatatan keuangan akuntansi double entry versi 3.7 yang digunakan untuk pengelolaan BUMDes. Materi ini menekankan:

• Pentingnya pencatatan transaksi yang akurat dan transparan,

• Mekanisme debit–kredit sesuai kaidah akuntansi,

• Penataan laporan keuangan usaha desa yang dapat diaudit,

• Penerapan aplikasi administrasi keuangan BUMDes berbasis double entry.

Pendamping diharapkan memberikan pendampingan teknis kepada BUMDes agar mampu menerapkan sistem tersebut secara konsisten sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan kesiapan BUMDes dalam pengembangan usaha.

---

Penutup: Penguatan Komitmen TPP untuk Desa di Kabupaten Bima

Rakor ditutup dengan penegasan komitmen seluruh pendamping untuk terus:

• Meningkatkan profesionalitas dan integritas,

• Melakukan pendampingan secara aktif dan tepat sasaran,

• Membantu desa memaksimalkan Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat,

• Mengawal perencanaan pembangunan hingga pelaporan akhir tahun.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh TPP Kabupaten Bima untuk menyatukan langkah dalam mengawal pembangunan desa yang berkualitas, transparan, dan berkelanjutan.

TAPM Kabupaten Bima Fasilitasi Bimtek Sistem Pelaporan Keuangan BUMDes Berbasis Aplikasi XLS di Kecamatan Palibelo

Bima, 13 November 2025 – Dalam upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Bima bersama Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kecamatan Palibelo melaksanakan kegiatan Fasilitasi Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Sistem Pelaporan Keuangan BUMDes.

Kegiatan yang digelar di Kecamatan Palibelo ini diikuti oleh empat BUMDes, yaitu BUMDes Desa Nata, BUMDes Desa Dore, BUMDes Desa Belo, dan BUMDes Desa Roi.

Bimbingan teknis ini mengacu pada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kepmendes PDTT) Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. Dalam kegiatan tersebut, peserta dilatih menggunakan sistem pembukuan jurnal double entry berbasis aplikasi Excel (XLS) untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Menariknya, setiap pengurus BUMDes tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga langsung mempraktikkan cara pengisian laporan keuangan menggunakan Aplikasi Keuangan BUMDes Versi 3.7. Melalui praktik langsung ini, para peserta dapat memahami alur pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan akhir secara mandiri.

Selain pelatihan teknis, kegiatan ini juga menjadi ajang diskusi terbuka antara TAPM, pendamping desa, dan pengurus BUMDes mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan usaha Bumdes terkait dengan Pengelolaan Usaha Ketahanan Pangan di  desa. Para peserta juga mendapatkan file aplikasi dan panduan penggunaan sistem pelaporan keuangan berbasis XLS untuk diterapkan di masing-masing BUMDes.

Salah satu Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bima menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari upaya pendampingan berkelanjutan agar pengelolaan BUMDes di setiap desa semakin profesional.

“Kami ingin memastikan setiap BUMDes mampu menyusun laporan keuangannya sesuai standar yang diatur dalam Kepmendes 136 Tahun 2022. Dengan aplikasi XLS versi 3.7, pengurus dapat lebih mudah mencatat transaksi, menyusun laporan laba rugi, neraca, dan arus kas secara otomatis,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu peserta kegiatan, Ketua BUMDes Desa Dore, menyampaikan apresiasi atas pelatihan yang diberikan.

“Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi kami. Selama ini penyusunan laporan keuangan sering terkendala teknis, tetapi dengan aplikasi ini kami bisa lebih cepat dan rapi dalam membuat laporan yang sesuai aturan. Terima kasih kepada TAPM dan Pendamping Desa yang sudah memfasilitasi kami,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pengurus BUMDes di Kecamatan Palibelo mampu mengimplementasikan sistem pelaporan keuangan yang sesuai regulasi, profesional, dan transparan, sehingga ke depan BUMDes dapat tumbuh sebagai lembaga ekonomi desa yang kuat dan dipercaya masyarakat.

Materi Akuntansi Bumdesa :

unduh File  Aplikasi Akuntansi Bumdes Versi 3.7 Xls ;

Klik di sini untuk mengunduh dokumen Word

MENYUSUN PROPOSAL BISNIS DAN MITIGASI RISIKO KOPERASI

 

Pendahuluan

Setiap usaha, termasuk koperasi, membutuhkan perencanaan yang jelas agar tidak berjalan tanpa arah. Proposal bisnis menjadi alat penting untuk menyusun ide usaha, merancang strategi, dan meyakinkan pihak lain bahwa rencana koperasi layak didukung. Selain itu, setiap usaha juga menghadapi risiko. Karena itu, koperasi perlu mampu mengenali, menilai, dan mengelola risiko agar kegiatan usaha tetap aman dan berkelanjutan.

1. Pengertian Proposal Bisnis

Proposal bisnis adalah dokumen tertulis yang menjelaskan ide usaha dan tujuan bisnis secara jelas, disertai rencana pelaksanaan yang rinci untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi utamanya adalah sebagai alat komunikasi strategis dan sarana meyakinkan pihak terkait, baik calon investor, lembaga keuangan, maupun mitra kerja sama.

Tujuan Proposal Bisnis:

• Menjelaskan potensi dan kelayakan usaha.
• Menjadi panduan pelaksanaan operasional.
• Mendapatkan dukungan dana, izin, atau kemitraan.

2. Bagian Utama Proposal Bisnis

Sebuah proposal bisnis yang baik umumnya mencakup empat bagian pokok:

1. Ringkasan Eksekutif – memuat inti dan arah usaha.
2. Deskripsi Produk atau Jasa – menjelaskan manfaat dan keunggulan produk yang ditawarkan.
3. Analisis Pasar dan Strategi Pemasaran – menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan.
4. Rencana Operasional dan Proyeksi Keuangan – berisi langkah kerja dan perhitungan keuntungan.

3. Tahapan Penyusunan Proposal

Langkah-langkah dasar dalam menulis proposal bisnis meliputi:
1. Identifikasi Peluang dan Ide Bisnis – pahami kebutuhan pasar dan tren terkini.
2. Riset Pasar dan Analisis Persaingan – kenali siapa pelanggan dan siapa pesaing.
3. Rencana Operasional dan Keuangan – susun langkah konkret dan proyeksi realistis agar koperasi dipercaya oleh mitra.

4. Strategi dan Perencanaan Koperasi

Tanpa perencanaan, koperasi akan kehilangan arah. Perencanaan menjawab tiga hal penting: kemana tujuan koperasi, bagaimana cara mencapainya, dan siapa yang melaksanakan serta kapan dilakukan.

Perbedaan Strategi dan Rencana Bisnis:

• Strategi bisnis menentukan arah dan fokus usaha (contoh: fokus pada sembako, logistik, atau jasa keuangan).
• Rencana bisnis menjabarkan langkah konkret untuk menjalankan strategi (contoh: siapa yang bertugas, kapan, dan dengan sumber daya apa).

5. Analisis SWOT

Sebelum menyusun rencana, koperasi harus menganalisis kondisi internal dan eksternal:

• Strength (Kekuatan): hal yang menjadi keunggulan koperasi (lokasi strategis, anggota loyal).
• Weakness (Kelemahan): hal yang masih menjadi kendala (manajemen belum rapi, kurang promosi).
• Opportunity (Peluang): faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan (dukungan pemerintah, tren lokal).
• Threat (Ancaman): hal yang berpotensi mengganggu usaha (pesaing baru, perubahan regulasi, cuaca ekstrem).

6. Model Bisnis Koperasi (Business Model Canvas)

Business Model Canvas (BMC) membantu koperasi menggambarkan keseluruhan model usahanya dalam satu lembar peta. Elemen-elemen BMC meliputi:

1. Customer Segments – siapa pelanggan utama (anggota, UMKM, masyarakat sekitar).
2. Value Propositions – manfaat utama yang diberikan koperasi.
3. Channels – cara koperasi menyalurkan produk/jasa (kantor, agen, aplikasi digital).
4. Customer Relationships – cara menjaga hubungan dengan anggota.
5. Revenue Streams – sumber pendapatan koperasi.
6. Key Resources – sumber daya penting (modal, SDM, aset fisik, sistem informasi).
7. Key Activities – aktivitas utama (pengadaan, pelayanan, edukasi anggota).
8. Key Partnerships – mitra utama (BUMDes, bank, pemerintah, supplier).
9. Cost Structure – rincian biaya (operasional, pelatihan, teknologi).

7. Rencana Aksi (Action Plan)

Rencana aksi berfungsi untuk mengonversi ide menjadi kegiatan nyata. Setiap rencana harus memenuhi prinsip SMART:

• Specific – jelas kegiatannya.
• Measurable – hasilnya bisa diukur.
• Achievable – realistis untuk dicapai.
• Relevant – sesuai dengan tujuan koperasi.
• Time-bound – ada batas waktu penyelesaian.

Contoh: Bulan 1: Sosialisasi rencana digitalisasi koperasi; Bulan 2: Pelatihan sistem keuangan digital; Bulan 3: Uji coba sistem di cabang; Bulan 4–6: Implementasi penuh dan evaluasi kinerja.

8. Manajemen Risiko

Risiko adalah segala hal yang dapat mengganggu rencana koperasi, misalnya harga produk turun, panen gagal, barang tidak laku, atau anggota tidak membayar pinjaman.

Langkah sederhana manajemen risiko:
1. Tebak risiko yang mungkin terjadi.
2. Timbang dampak dan kemungkinan terjadinya.
3. Tangani dengan langkah antisipasi seperti membuat dana cadangan, menyusun rencana darurat, dan menjalin kerja sama dengan pihak lain.

9. Pitch Deck: Menjual Ide Secara Efektif

Pitch deck adalah presentasi singkat (10–12 slide) untuk menjelaskan ide usaha kepada calon investor atau mitra. Tujuannya adalah meyakinkan audiens dalam waktu singkat.

Isi utama pitch deck:
1. Masalah & solusi yang dihadapi.
2. Produk atau layanan yang ditawarkan.
3. Pasar & potensi pertumbuhan.
4. Tim pelaksana & rencana ke depan.

Tips penyajian: Gunakan bahasa visual (gambar, grafik, bullet point), hindari teks panjang, dan berlatih agar presentasi selesai dalam kurang dari 10 menit.

Penutup

Proposal bisnis bukan sekadar dokumen administratif, tetapi peta jalan menuju keberhasilan koperasi. Dengan perencanaan yang matang, model bisnis yang jelas, rencana aksi yang terukur, serta manajemen risiko yang baik, koperasi dapat tumbuh berkelanjutan dan berdaya saing.

“Tidak ada koperasi besar tanpa rencana kecil yang dimulai hari ini.”

Kerjakan dengan serius, tulus, dan benar—demi kesejahteraan bersama.

Materi Menyusun proposal Bisnis :

unduh File  contoh Bisnis Plan KDMP Versi Word ;

Klik di sini untuk mengunduh dokumen Word

“Bimtek Penguatan Kapasitas Tim Pembina Posyandu di Kabupaten Bima Dorong Transformasi Layanan dan Implementasi 6 Bidang SPM Posyandu”

Bima, 27 Oktober 2025 — Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas Tim Pembina Posyandu Desa se - Kabupaten Bima. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendorong implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, yang menekankan pelaksanaan enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu.

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini menghadirkan narasumber dari Dinas PMPD Dukcapil Provinsi NTB, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima, serta Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bima. Peserta kegiatan terdiri dari unsur Kepala Desa, Ketua TP Posyandu Desa, Sekretaris Desa, serta Pendamping Desa  Kabupaten Bima.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima, Kamaruddin, S.Sos, yang mewakili Pemerintah Kabupaten Bima, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Bimtek ini sebagai upaya memperkuat kapasitas dan peran strategis Posyandu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Posyandu bukan hanya sekadar wadah pelayanan kesehatan, tetapi juga ujung tombak pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Melalui implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, kita dorong transformasi Posyandu menjadi lembaga yang lebih kuat, berdaya, dan mampu memberikan layanan dasar di enam bidang yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujar Kamaruddin.

“Kami berharap setelah mengikuti Bimtek ini, para Kepala Desa, Ketua PKK, dan Tim Pembina Posyandu dapat bersama-sama memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan Posyandu sesuai standar yang baru, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan dari Dinas PMPD Dukcapil Provinsi NTB menyampaikan bahwa kegiatan Bimtek ini merupakan bagian dari program kerja Tim Pembina Posyandu Provinsi, yang bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan pembina posyandu serta meningkatkan efektivitas peran Posyandu sebagai mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.

“Melalui Bimtek ini, kami berharap Tim Pembina Posyandu di tingkat desa dan kelurahan mampu mengoptimalkan fungsi Posyandu, tidak hanya dalam layanan kesehatan, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang,” ujar narasumber dari Dinas PMPD Dukcapil Provinsi NTB.

Tujuan dan Output Kegiatan

Kegiatan Bimtek ini diarahkan untuk memperkuat peran Tim Pembina Posyandu dalam mendukung transformasi kelembagaan, layanan, dan pembinaan Posyandu sesuai amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.

Adapun output yang ingin dicapai melalui kegiatan ini meliputi:

1. Transformasi Kelembagaan Posyandu
   

   Terbentuknya Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan dan struktur Kepengurusan Posyandu berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Dalam struktur baru tersebut, Posyandu memiliki bidang-bidang pengelolaan meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum (PU), Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan Sosial.

2. Transformasi Layanan Posyandu
   

   Perluasan fungsi layanan Posyandu tidak lagi terbatas pada bidang kesehatan saja, tetapi juga mencakup enam bidang pelayanan sebagaimana diatur dalam Permendagri 13/2024, yaitu: Pendidikan, Kesehatan, PU, Perkim, Trantibumlinmas, dan Sosial.

3. Transformasi Pembinaan oleh Tim Pembina Posyandu
   Reposisi peran pembinaan oleh Tim Pembina Posyandu (TP Posyandu) dari sebelumnya  Pokja Posyandu Desa dan Pokjanal Posyandu di tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi, menjadi lebih strategis dan terintegrasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan enam Bidang SPM Posyandu.

4. Intervensi Penggunaan Dana Desa untuk Mendukung Implementasi 6 Bidang SPM Posyandu
   

   Melalui Bimtek ini, pemerintah desa diharapkan mampu mengintegrasikan kebijakan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 ke dalam perencanaan dan penganggaran desa, termasuk melalui intervensi penggunaan Dana Desa (DD) secara tepat sasaran untuk mendukung pencapaian enam Bidang Standar Pelayanan Minimal Posyandu.
   Intervensi ini dapat berupa penguatan sarana prasarana Posyandu, peningkatan kapasitas kader, pengembangan kegiatan edukatif di bidang pendidikan dan sosial, serta kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pelayanan di bidang PU, Perkim, dan Trantibumlinmas.

Dengan pelaksanaan Bimtek ini, diharapkan para peserta mampu menjadi motor penggerak perubahan dan inovasi dalam penyelenggaraan Posyandu di wilayah masing-masing, sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa, sehingga implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di akar rumput.