“Bimtek Penguatan Kapasitas Tim Pembina Posyandu di Kabupaten Bima Dorong Transformasi Layanan dan Implementasi 6 Bidang SPM Posyandu”

Bima, 27 Oktober 2025 — Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas Tim Pembina Posyandu Desa se - Kabupaten Bima. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendorong implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, yang menekankan pelaksanaan enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu.

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini menghadirkan narasumber dari Dinas PMPD Dukcapil Provinsi NTB, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima, serta Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bima. Peserta kegiatan terdiri dari unsur Kepala Desa, Ketua TP Posyandu Desa, Sekretaris Desa, serta Pendamping Desa  Kabupaten Bima.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima, Kamaruddin, S.Sos, yang mewakili Pemerintah Kabupaten Bima, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Bimtek ini sebagai upaya memperkuat kapasitas dan peran strategis Posyandu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Posyandu bukan hanya sekadar wadah pelayanan kesehatan, tetapi juga ujung tombak pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Melalui implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, kita dorong transformasi Posyandu menjadi lembaga yang lebih kuat, berdaya, dan mampu memberikan layanan dasar di enam bidang yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujar Kamaruddin.

“Kami berharap setelah mengikuti Bimtek ini, para Kepala Desa, Ketua PKK, dan Tim Pembina Posyandu dapat bersama-sama memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan Posyandu sesuai standar yang baru, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan dari Dinas PMPD Dukcapil Provinsi NTB menyampaikan bahwa kegiatan Bimtek ini merupakan bagian dari program kerja Tim Pembina Posyandu Provinsi, yang bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan pembina posyandu serta meningkatkan efektivitas peran Posyandu sebagai mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.

“Melalui Bimtek ini, kami berharap Tim Pembina Posyandu di tingkat desa dan kelurahan mampu mengoptimalkan fungsi Posyandu, tidak hanya dalam layanan kesehatan, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang,” ujar narasumber dari Dinas PMPD Dukcapil Provinsi NTB.

Tujuan dan Output Kegiatan

Kegiatan Bimtek ini diarahkan untuk memperkuat peran Tim Pembina Posyandu dalam mendukung transformasi kelembagaan, layanan, dan pembinaan Posyandu sesuai amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.

Adapun output yang ingin dicapai melalui kegiatan ini meliputi:

1. Transformasi Kelembagaan Posyandu
   

   Terbentuknya Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan dan struktur Kepengurusan Posyandu berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Dalam struktur baru tersebut, Posyandu memiliki bidang-bidang pengelolaan meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum (PU), Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan Sosial.

2. Transformasi Layanan Posyandu
   

   Perluasan fungsi layanan Posyandu tidak lagi terbatas pada bidang kesehatan saja, tetapi juga mencakup enam bidang pelayanan sebagaimana diatur dalam Permendagri 13/2024, yaitu: Pendidikan, Kesehatan, PU, Perkim, Trantibumlinmas, dan Sosial.

3. Transformasi Pembinaan oleh Tim Pembina Posyandu
   Reposisi peran pembinaan oleh Tim Pembina Posyandu (TP Posyandu) dari sebelumnya  Pokja Posyandu Desa dan Pokjanal Posyandu di tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi, menjadi lebih strategis dan terintegrasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan enam Bidang SPM Posyandu.

4. Intervensi Penggunaan Dana Desa untuk Mendukung Implementasi 6 Bidang SPM Posyandu
   

   Melalui Bimtek ini, pemerintah desa diharapkan mampu mengintegrasikan kebijakan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 ke dalam perencanaan dan penganggaran desa, termasuk melalui intervensi penggunaan Dana Desa (DD) secara tepat sasaran untuk mendukung pencapaian enam Bidang Standar Pelayanan Minimal Posyandu.
   Intervensi ini dapat berupa penguatan sarana prasarana Posyandu, peningkatan kapasitas kader, pengembangan kegiatan edukatif di bidang pendidikan dan sosial, serta kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pelayanan di bidang PU, Perkim, dan Trantibumlinmas.

Dengan pelaksanaan Bimtek ini, diharapkan para peserta mampu menjadi motor penggerak perubahan dan inovasi dalam penyelenggaraan Posyandu di wilayah masing-masing, sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa, sehingga implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di akar rumput.

Kementerian Desa Terbitkan Kepmendes Nomor 294 Tahun 2025, Tegaskan Standar Baru Pelaporan Pendamping Desa

 Jakarta, 19 Agustus 2025 – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDTT) resmi menerbitkan Keputusan Menteri Desa Nomor 294 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa. Regulasi ini menjadi pedoman teknis baru bagi seluruh tenaga pendamping profesional (TPP) di seluruh Indonesia dalam melaksanakan, mengelola, serta melaporkan kegiatan pendampingan masyarakat desa secara lebih terukur dan akuntabel.

Kepmendes 294/2025 merupakan tindak lanjut dari Permendes Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, yang menegaskan perlunya standar nasional dalam tata kelola pendampingan. Dengan terbitnya keputusan ini, seluruh tenaga pendamping – mulai dari Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), hingga Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) – diharapkan memiliki acuan kerja dan pelaporan yang sama dalam menjalankan tugas pemberdayaan masyarakat di desa.

Fokus pada Tata Kelola dan Pelaporan

Dalam Diktum Ketiga, Kepmendes ini secara tegas menetapkan format laporan tenaga pendamping profesional sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan tersebut. Format ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pendampingan masyarakat desa.

“Pelaporan bukan sekadar administrasi, tetapi merupakan bagian dari sistem pengawasan kinerja yang memastikan setiap langkah pendampingan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat desa,”

Melalui pelaporan yang baku, tenaga pendamping diwajibkan mendokumentasikan seluruh aktivitas fasilitasi – mulai dari pendataan desa, perencanaan, musyawarah, hingga pengawasan program. Data laporan akan menjadi dasar dalam penilaian kinerja serta bahan evaluasi untuk penyusunan kebijakan pendampingan di tingkat nasional.

Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi

Pelaporan yang disusun secara periodik dan berbasis data akan memperkuat akuntabilitas publik dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan desa. Laporan pendamping desa kini tidak hanya mencatat kegiatan fisik, tetapi juga capaian perubahan sosial, partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa.

Membangun Desa Berbasis Data dan Kinerja

Melalui penerapan petunjuk teknis ini, Kemendesa PDTT ingin memastikan bahwa seluruh proses pemberdayaan masyarakat desa berjalan dengan prinsip transparansi, partisipatif, dan berkelanjutan. Data pelaporan dari pendamping di lapangan akan menjadi sumber informasi penting untuk perencanaan pembangunan desa yang lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Kepmendes 294/2025 juga menegaskan bahwa keberhasilan pendampingan bukan hanya diukur dari jumlah kegiatan, tetapi dari sejauh mana pendamping mampu memfasilitasi lahirnya perubahan nyata — mulai dari tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, penguatan lembaga ekonomi lokal, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan demikian, terbitnya Kepmendes Nomor 294 Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam memperkuat sistem pendampingan masyarakat desa berbasis kinerja dan data, serta mempertegas komitmen pemerintah dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Contoh Laporan Individual Pendamping Desa:

unduh File laporan Individu Pendamping Desa Versi Word ;

Klik di sini untuk mengunduh dokumen Word

unduh File Form Kunjungan Lapangan Pendamping Desa Versi Word ;

Klik di sini untuk mengunduh dokumen Word

unduh File Permendes 3 Tahun 2025 Pdf ;

Klik di sini untuk mengunduh dokumen Pdf

unduh File Kepmendes 294 Tahun 2025 Pdf ;

Klik di sini untuk mengunduh dokumen Pdf

Di Antara Harapan dan Kenyataan: Catatan Kecil Pengabdian Seorang Pemberdaya Masyarakat Desa

Menjadi seorang pemberdaya masyarakat desa bukan sekadar profesi, melainkan panggilan jiwa. Ia adalah pilihan jalan sunyi yang penuh tantangan, di mana keikhlasan dan kesabaran diuji setiap hari. Di balik langkah-langkah kecil yang mungkin tak terlihat publik, tersimpan niat besar: membangun kehidupan desa yang mandiri, berdaya, dan sejahtera.

Di awal pengabdian, kita datang dengan idealisme yang tinggi. Kita percaya bahwa desa bukan sekadar wilayah administratif, tapi sumber kehidupan bangsa. Bahwa masyarakat desa memiliki potensi besar untuk berkembang, jika diberi ruang, kepercayaan, dan pendampingan yang tepat. Kita ingin menjadi bagian dari gerakan perubahan , menyalakan semangat gotong royong, menumbuhkan kemandirian, dan menegakkan harkat masyarakat desa agar berdiri di atas kekuatannya sendiri.

Namun, perjalanan waktu mengajarkan bahwa antara harapan dan kenyataan ada jurang lebar yang harus dijembatani dengan kesabaran. Bahwa pemberdayaan bukan sekadar teori atau program, melainkan perjuangan panjang di tengah keterbatasan: keterbatasan sumber daya, kemampuan, dan terkadang, semangat yang menurun di lapangan.

Kita menyaksikan sendiri, bahwa membangun perubahan ekonomi masyarakat desa menuju kesejahteraan tidaklah mudah.

Tidak cukup hanya dengan bantuan dana, pelatihan, atau program pemerintah. Diperlukan perubahan cara berpikir, keberanian untuk berinovasi, dan kemauan untuk bekerja sama. Itulah medan perjuangan sejati seorang pemberdaya: menyalakan api semangat di tengah masyarakat yang mungkin sudah lama lelah, menumbuhkan harapan di tempat yang pernah kehilangan percaya diri.

Dalam setiap musyawarah, dalam setiap dialog di bale-bale bambu, kita belajar bahwa kemajuan ekonomi desa tidak bisa dipaksakan dari luar. Ia harus lahir dari dalam — dari kesadaran masyarakat sendiri bahwa kesejahteraan hanya bisa dicapai lewat kerja keras, kolaborasi, dan rasa memiliki terhadap perubahan.

Tugas seorang pemberdaya bukan hanya membimbing administrasi atau laporan kegiatan. Lebih dari itu, ia adalah penyemai semangat kemandirian ekonomi. Ia hadir untuk menumbuhkan inisiatif lokal: kelompok tani yang mulai berani menjual produk sendiri, ibu-ibu PKK yang mengelola usaha kecil, pemuda desa yang menciptakan inovasi digital untuk hasil panennya.

Semua itu tidak terjadi seketika. Setiap langkah penuh rintangan, setiap keberhasilan kecil diperoleh dengan kesabaran dan konsistensi. Tapi di situlah letak maknanya: pemberdayaan bukan tentang kecepatan, melainkan tentang ketulusan untuk terus menyalakan harapan.

Di tengah tekanan laporan, keterbatasan anggaran, dan kadang ketidakpahaman sebagian pihak, kita belajar bertahan dengan hati. Karena seorang pemberdaya sejati tahu bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang berulang-ulang dilakukan dengan cinta dan keikhlasan.

Dan ketika kita melihat wajah petani yang tersenyum karena usahanya mulai berhasil, atau melihat desa mulai berdaya karena warganya bekerja bersama, maka segala lelah itu seolah terbayar. Di sanalah kita paham bahwa pengabdian ini bukan tentang penghargaan, tapi tentang arti dari sebuah perjuangan.

Sebab pengabdian seorang pemberdaya masyarakat desa adalah kisah tentang menjaga idealisme di tengah realita, tentang menyemai harapan di ladang keterbatasan, dan tentang membangun perubahan ekonomi desa menuju kesejahteraan dengan semangat yang tak pernah padam.

“Kami bukan orang besar, tapi kami memilih berada di tempat di mana perubahan kecil berarti besar bagi banyak orang. Karena kami percaya, dari desa-lah masa depan bangsa ini tumbuh.”

Pemerintah Daerah Dorong Percepatan Musdes Khusus Dukungan Pengembalian Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih

Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) secara resmi menerbitkan surat Dinas Perihal  percepatan pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) Khusus Dukungan Dana Desa untuk pengembalian pinjaman Koperasi Desa Merah Putih Tahun 2025.

Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih serta Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2025 mengenai Percepatan Musdes Khusus Dukungan Dana Desa untuk Pengembalian Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih.

Kepala Dinas DPMDes Kabupaten Bima dalam suratnya menegaskan bahwa desa-desa di wilayah Kabupaten Bima diharapkan segera melaksanakan Musdes Khusus sesuai pedoman dan batas waktu yang telah ditentukan. Pelaksanaan Musdes ini penting sebagai langkah administratif dan legal untuk memastikan dukungan Dana Desa terhadap pengembalian pinjaman Koperasi Merah Putih berjalan sesuai regulasi.

“Musdes Khusus ini menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk memberikan dukungan Dana Desa maksimal 30% sebagaimana diatur dalam Permendesa 10 Tahun 2025. Dukungan tersebut wajib melalui mekanisme persetujuan kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD),” tulis surat DPMDes.

Lebih lanjut, DPMDes mengimbau para kepala desa agar melibatkan seluruh unsur terkait, termasuk BPD, pendamping desa, dan pengurus Koperasi Merah Putih, guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan Musdes Khusus tersebut.

Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan dan penguatan permodalan Koperasi Desa Merah Putih sebagai lembaga ekonomi desa yang menjadi motor penggerak pemberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah melalui DPMDes, pelaksanaan Musdes Khusus diharapkan selesai tepat waktu sehingga pengembalian pinjaman koperasi dapat berjalan lancar sesuai target tahun anggaran 2025.

Selengkapnya materi dapat di unduh dibawah ini:

unduh berita acara musdes khusus ;

Dari Desa Untuk Bangsa – Renungan di Hari Bhakti Pendamping Desa

“Bhakti kami mungkin sederhana, tapi tidak pernah padam — karena di setiap langkah kecil, ada mimpi besar untuk desa.”

Hari Bhakti Pendamping Desa selalu punya makna yang dalam bagi saya — bukan sekadar tanggal peringatan, tapi momen untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan menatap kembali jejak pengabdian yang telah kita tapaki di jalan-jalan desa.

Menjadi pendamping desa bukan pekerjaan yang mudah. Kita berjalan di antara harapan dan kenyataan, antara idealisme dan realita lapangan. Kadang dihadapkan pada keterbatasan, ketidaktahuan, bahkan penolakan. Namun dari setiap tantangan itu, kita belajar arti kata pengabdian yang sesungguhnya.

Kita bukan sekadar pelaksana program, bukan juga sekadar penyampai laporan. Kita adalah jembatan — yang menghubungkan kebijakan dengan kehidupan, mengalirkan semangat gotong royong di setiap dusun, dan menyalakan api kemandirian di setiap hati warga desa.

Saya sering merenung: apa yang membuat kita tetap bertahan??? 

Mungkin karena kita mencintai desa. Karena di sana ada kehangatan yang tak tergantikan — senyum ibu-ibu yang bangga ketika hasil usaha mereka laku, semangat pemuda desa yang mulai berani bermimpi, dan rasa syukur sederhana dari kepala desa yang pelan-pelan melihat desanya berubah.

“Kami bukan hanya mendampingi program, tapi menyalakan harapan — dari desa yang tumbuh, untuk bangsa yang maju.”

Hari Bhakti Pendamping Desa adalah waktu untuk mengingat, bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan berarti besar bagi orang lain. Satu rapat diskusi yang berhasil memotivasi masyarakat, satu ide yang membuat desa berinovasi, satu tulisan laporan yang membuka mata banyak pihak — semuanya bagian dari bhakti yang tak ternilai.

Kita mungkin tidak selalu sempurna, tapi kita hadir dengan hati dan Jiwa.

Kita mungkin tidak selalu dikenal, tapi kita tahu apa yang kita perjuangkan.

Karena dari desa, sejatinya kita membangun bangsa. Dari kerja tulus para pendamping, kita menyalakan harapan bahwa Indonesia yang kuat dimulai dari akar rumput — dari desa yang berdaya, mandiri, dan sejahtera.

Selamat Hari Bhakti Pendamping Desa.

Teruslah mengabdi, teruslah menyala.

Dari desa, untuk bangsa. Dari hati, untuk negeri. ❤️

“Dari tanah desa kami belajar arti pengabdian; dari masyarakat kami belajar arti ketulusan; dan dari perjalanan ini, kami belajar mencintai Indonesia dengan cara yang paling sederhana — mengabdi.”

Desa Teke Gelar Musyawarah Desa Khusus: Bahas Dukungan Dana Desa untuk Pengembalian Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih

Teke, Palibelo – 20 Oktober 2025

Pemerintah Desa Teke, Kecamatan Palibelo, melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) pada hari ini di Balai Desa Teke. Agenda utama musyawarah ini adalah pembahasan dukungan Dana Desa alokasi tahun anggaran 2026 untuk pengembalian pinjaman Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Musdesus ini dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pendamping Desa, Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Bima, pengurus KDMP, serta tokoh masyarakat Desa Teke dan Unsur masyarakat Desa.

Tahapan dan Jalannya Musdesus

Kegiatan Musdesus berjalan sesuai susunan acara resmi yang mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Permendes PDT) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih, serta Surat Edaran Menteri Desa No. 8 Tahun 2025.

1. Pembukaan dan Pengantar Musyawarah
   Acara dibuka oleh Ketua BPD Desa Teke, yang menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan Musdesus, yakni menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait mekanisme dukungan Dana Desa bagi Koperasi Desa Merah Putih.
2. Pemaparan Kebijakan Desa dan Landasan Hukum
   Kepala Desa Teke memaparkan latar belakang dan urgensi dukungan Dana Desa, dengan penekanan bahwa alokasi maksimal 30% dari Dana Desa dapat digunakan untuk mendukung pengembalian pinjaman KDMP. Ia juga menjelaskan pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi desa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Pemaparan Teknis Pendampingan dan Regulasi
   Pada sesi ini, Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Bima bersama Pendamping Desa memberikan pemaparan terkait dasar hukum dukungan terhadap pengembalian pinjaman Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Dijelaskan secara rinci mekanisme perubahan APBDes Tahun 2025 apabila Musdesus menyepakati adanya dukungan pengembalian pinjaman KDMP dari alokasi Dana Desa tahun anggaran 2025. Selain itu, Koordinator TAPM juga menerangkan mekanisme penyusunan RKPDes Tahun 2026 apabila forum Musdesus menetapkan bahwa dukungan pengembalian pinjaman KDMP akan dialokasikan pada Dana Desa tahun 2026, mengingat seluruh alokasi Dana Desa tahun 2025 telah terbelanjakan sesuai APBDes yang berlaku.

Penjelasan ini menegaskan bahwa setiap perubahan atau penyesuaian harus tetap mengacu pada Permendes PDT No. 10 Tahun 2025, guna menjamin kesesuaian administrasi dan legalitas dalam pengelolaan Dana Desa.

4. Pemaparan Rencana Usaha dan Skema Pinjaman Koperasi
   Dalam sesi ini, Ketua Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Teke memaparkan secara rinci rencana usaha dan rencana  pengajuan pinjaman koperasi sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 72 bulan (6 tahun) dan bunga pengembalian sebesar 6% per tahun sesuai dengan Proposal Usaha KDMP . Dari hasil pemaparan tersebut, diketahui bahwa dengan nilai pinjaman dan skema bunga tersebut, cicilan per bulan koperasi diperkirakan mencapai sekitar Rp. 43.000.000  per bulan.

Pengurus KDMP menyampaikan bahwa dukungan Dana Desa sangat dibutuhkan sebagai jaminan pengembalian pinjaman dan bentuk kepercayaan pemerintah desa terhadap keberlangsungan usaha koperasi. Oleh karena itu, pengurus koperasi meminta kepada forum Musdesus agar memberikan dukungan pengembalian pinjaman dari Dana Desa untuk memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat melalui KDMP Desa Teke.

Selain itu, dijelaskan pula bahwa dengan adanya dukungan Dana Desa untuk pengembalian pinjaman KDMP, Desa Teke akan memperoleh imbal hasil berupa bagi hasil keuntungan bersih sebesar 20% setiap tahun, yang akan dicatat sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes). Skema ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi ganda bagi pemerintah desa dan masyarakat secara berkelanjutan.

5. Diskusi dan Tanya Jawab
   Peserta Musdesus, termasuk masyarakat dan tokoh desa, menyampaikan berbagai saran dan pandangan terkait rencana dukungan Dana Desa serta prospek pengembangan usaha koperasi. Diskusi berlangsung terbuka dan partisipatif, mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan penggunaan Dana Desa secara transparan dan produktif.
6. Penyepakatan Keputusan Musdesus
   Setelah melalui pembahasan mendalam, forum musyawarah yang dipimpin oleh Ketua BPD menyepakati dua hal penting:
• Menyepakati Besaran Pinjaman KDMP Desa teke sebesar Rp. 2.000.000.000
• Dukungan pengembalian pinjaman KDMP melalui Dana Desa sebesar 20% dari total alokasi tahun anggaran 2026 dengan mempertimbngkan besaran alokasi DD tahun 2026 dan belanja pembangunan desa lainnya yang bersifat strategis.
• Penguatan keanggotaan masyarakat desa dalam KDMP sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi berbasis desa.
7. Penandatanganan Berita Acara
   Hasil kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara Musdesus, yang ditandatangani oleh Ketua BPD, Kepala Desa, Ketua KDMP, dan perwakilan masyarakat Desa Teke sebagai bentuk pengesahan dan komitmen bersama.
8. Penutupan
   Acara ditutup dengan penyampaian hasil singkat dan rencana tindak lanjut oleh Ketua BPD, yang menegaskan bahwa hasil Musdesus ini akan segera ditindaklanjuti dalam penyusunan RKPDes dan APBDes Tahun 2026 sesuai mekanisme yang diatur dalam Permendes PDT No. 10 Tahun 2025.

---

Komitmen Bersama untuk Penguatan Ekonomi Desa

Melalui Musdesus ini, Pemerintah Desa Teke menegaskan komitmennya untuk memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat desa melalui Koperasi Desa Merah Putih. Dukungan Dana Desa diharapkan menjadi stimulus bagi tumbuhnya usaha produktif, sekaligus memberikan keuntungan finansial langsung kepada desa melalui PADes.

“Kami berharap dukungan ini tidak hanya sebatas pengembalian pinjaman, tetapi menjadi bagian dari upaya besar membangun ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Teke,” ujar Kepala Desa Teke dalam sambutannya.

Strategi Membangun Kesepakatan dengan Pemerintah Desa dan BPD untuk Percepatan Pelaksanaan Musdes Khusus Dukungan Dana Desa Maksimal 30% bagi Pengembalian Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih

 

I. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Musyawarah Desa Khusus untuk Persetujuan Dukungan Pengembalian Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah Desa bersama BPD memiliki peran strategis dalam mempercepat penyelenggaraan Musdes khusus.

Langkah ini penting untuk memastikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dapat memperoleh dukungan Dana Desa maksimal 30% secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan Permendesa dan Permenkeu terkait.

---

II. Tujuan Strategi

1. Mempercepat penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) tanpa mengurangi prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat.

2. Membangun kesepahaman antara Pemerintah Desa, BPD, dan pengurus KDMP mengenai manfaat dukungan Dana Desa bagi ekonomi desa.

3. Menyusun mekanisme kesepakatan yang selaras dengan Permendesa Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih.

4. Menjadi dasar bagi perubahan RKPDes dan APBDes Tahun Anggaran 2025  sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Desa.

---

III. Strategi Pelaksanaan

1. Pendekatan dan Konsolidasi Awal

• Mengadakan komunikasi awal secara informal antara pengurus KDMP, Kepala Desa, dan Ketua BPD untuk menjelaskan isi Surat Edaran Menteri Desa dan urgensi Musdesus.

• Menyusun naskah ringkas mengenai rencana usaha KDMP, rencana pinjaman, serta manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat.

• Menegaskan bahwa dukungan maksimal 30% Dana Desa bukan hibah, melainkan dukungan penguatan ekonomi produktif desa.

2. Pembentukan Tim Persiapan Musdesus

• Pemerintah Desa dan BPD membentuk Tim Persiapan Musyawarah Desa Khusus yang melibatkan unsur: Pemerintah Desa, BPD, pengurus KDMP, tokoh masyarakat, dan pendamping desa.

• Tim bertugas menyiapkan:

  • Draft agenda Musdesus,

  • Dokumen pembahasan dukungan dana,

  • Rancangan rekomendasi Kepala Desa untuk penjaminan pinjaman KDMP.

3. Pelaksanaan Musdes Khusus

• Musdesus dilaksanakan sesuai amanat Surat Edaran Menteri Desa poin E.1, yaitu untuk:

  • Mendengar dan mempelajari rencana usaha dan pinjaman KDMP.

  • Membahas dan menyepakati dukungan pembayaran cicilan pengembalian pinjaman koperasi melalui Dana Desa (maksimal 30%).

  • Membahas rekomendasi agar seluruh warga desa menjadi anggota KDMP.

• Hasil Musdesus dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama, yang menjadi dasar:

  • Perubahan RKPDes dan APBDes Tahun Anggaran 2025, serta

  • Surat Persetujuan Kepala Desa sebagai dasar penjaminan pinjaman KDMP.

4. Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas

• Setelah kesepakatan Musdesus ditetapkan, Pemerintah Desa wajib melakukan pelaporan berjenjang melalui Pendamping Profesional Desa ke tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pusat sesuai poin E.4 Surat Edaran.

• Dilakukan monitoring bersama antara BPD, Pemerintah Desa, dan Koperasi untuk memastikan dana digunakan tepat sasaran.

• Disusun laporan triwulan perkembangan pengembalian pinjaman dan dampak ekonomi bagi masyarakat desa.

5. Pendampingan dan Komunikasi Publik

• Melibatkan Tenaga Pendamping Desa sebagai fasilitator proses Musdesus dan pelaporan berjenjang.

• Menyelenggarakan sosialisasi publik agar masyarakat memahami bahwa dukungan Dana Desa merupakan upaya memperkuat ekonomi bersama, bukan bantuan individu.

---

IV. Penutup

Melalui strategi kolaboratif ini, Pemerintah Desa, BPD, dan Koperasi Desa Merah Putih dapat membangun kesepakatan yang cepat dan berlandaskan hukum.

Pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus sesuai Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2025 akan mempercepat penguatan ekonomi desa melalui dukungan Dana Desa maksimal 30% secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.

unduh Surat Edaran Menteri Desa ;

Klik di sini untuk mengunduh dokumen PDF

Rapat Koordinasi TPP Kabupaten Bima Bahas Strategi Penguatan Pendampingan dan Pengelolaan Dana Desa 2025

Bima, 16 Oktober 2025 — Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Bima menggelar Rapat Koordinasi di Kantor Sekretariat TPP Kabupaten Bima (Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - DPMDes Kabupaten Bima), Kamis (16/10/2025).

Kegiatan berlangsung dari pukul 09.00 hingga 15.30 WITA dan diikuti oleh berbagai unsur pendamping desa dari seluruh wilayah Kabupaten Bima.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), unsur Tenaga Ahli sebanyak 3 orang, Pendamping Desa dari 18 kecamatan, serta Pendamping Lokal Desa (PLD).

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyamakan persepsi dan strategi kerja antara para pendamping di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.

---

Fokus dan Agenda Pembahasan

Dalam rapat koordinasi tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas untuk memperkuat pelaksanaan pendampingan masyarakat desa tahun 2025, di antaranya:

1. Informasi Manajemen oleh Koordinator TAPM Kabupaten Bima.

2. Mekanisme Pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) Khusus terkait Dukungan Pengembalian Pinjaman Koperasi Merah Putih, dipaparkan oleh Koordinator bersama Tim TAPM.

3. Pelaksanaan Musdes Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2025.

4. Progres Pengajuan dan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II dari KPPN ke Rekening Kas Desa Tahun 2025.

5. Mekanisme dan Prosedur Pelaporan TPP berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 294 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa.

6. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut kegiatan pendampingan di Kabupaten Bima.

---

Tujuan dan Harapan

Koordinator TAPM Kabupaten Bima dalam arahannya menegaskan pentingnya koordinasi yang berkesinambungan antara seluruh unsur pendamping agar pendampingan di desa berjalan efektif, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Melalui rapat koordinasi ini, kita harapkan seluruh pendamping dapat bekerja lebih solid dan profesional dalam mendampingi pemerintah desa. Pendampingan harus dilakukan dengan semangat kolaborasi, sesuai dengan pedoman Kepmendes 294 Tahun 2025,” ujar Koordinator TAPM.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa hasil rapat ini diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan program pendampingan desa serta memperkuat sinergi antara TAPM, Pendamping Desa, dan Pemerintah Desa di seluruh Kabupaten Bima.

---

Penutup

Rapat koordinasi diakhiri dengan penyusunan rencana kerja tindak lanjut (RKTL) yang akan menjadi dasar kegiatan pendampingan pada periode berikutnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh Tenaga Pendamping Profesional di Kabupaten Bima semakin berperan aktif dalam mendorong pembangunan desa yang partisipatif, berkelanjutan, dan sesuai arah kebijakan Kementerian Desa PDTT tahun 2025.

Rapat Koordinasi TAPM Provinsi NTB dan Dinas Koperasi NTB Bahas Percepatan Dukungan Dana Desa untuk Koperasi Desa Merah Putih

Mataram, 16 Oktober 2025 — Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Tim Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi NTB menggelar rapat koordinasi untuk membahas percepatan pelaksanaan musyawarah desa khusus (musdes khusus) terkait dukungan dana desa bagi Koperasi Desa Merah Putih.

Rapat yang dilaksanakan di kantor Dinas Koperasi NTB ini dihadiri oleh jajaran pejabat Diskop UKM NTB, Koordinator TAPM Provinsi NTB, serta perwakilan TAPM kabupaten/kota. Pertemuan ini difokuskan pada dua agenda utama, yakni percepatan pelaksanaan musdes khusus untuk menetapkan dukungan maksimal 30 persen dana desa dalam pengembalian pinjaman Koperasi Desa Merah Putih, serta percepatan pengajuan pinjaman koperasi tersebut ke bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) seperti BRI, BNI, dan Bank Mandiri.

Kepala Dinas Koperasi NTB dalam arahannya menyampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu model pemberdayaan ekonomi desa yang potensial untuk didukung melalui sinergi lintas sektor.

“Koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa. Dukungan dana desa yang diatur dengan tepat dan transparan akan memperkuat keberlanjutan usaha koperasi dan membantu masyarakat mengakses pembiayaan produktif,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator TAPM Provinsi NTB menegaskan bahwa percepatan musdes khusus sangat penting untuk memastikan setiap desa memiliki dasar hukum dan perencanaan yang jelas dalam penggunaan dana desa.

“Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat memiliki peran untuk mendampingi desa agar proses musdes khusus berjalan sesuai regulasi dan prinsip akuntabilitas. Harapannya, sinergi ini dapat mempercepat penyaluran dan pengembalian pinjaman koperasi secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Rapat ini juga menghasilkan beberapa langkah tindak lanjut, di antaranya penyusunan panduan teknis bersama TAPM dan Dinas Koperasi untuk mempercepat proses musdes khusus di tingkat desa, serta pendampingan pengajuan pinjaman ke bank Himbara agar koperasi desa dapat segera memperoleh akses modal usaha.

Dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa pendamping desa akan dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas Koperasi Desa Merah Putih. Pelatihan ini direncanakan akan dilaksanakan dengan sumber anggaran dari APBN, sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia pendamping desa di bidang ekonomi dan koperasi.

Melalui koordinasi ini, pemerintah provinsi, TAPM, dan lembaga koperasi berharap dapat memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan desa mandiri, produktif, dan berdaya saing melalui penguatan lembaga ekonomi desa.

Pemantauan dan Monitoring Pembangunan Saluran Irigasi Desa Ntonggu Tahun 2025

Ntonggu, 06 Oktober 2025 – Kegiatan pembangunan saluran irigasi di Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, terus mendapat perhatian serius dari pemerintah desa bersama pihak terkait. Pada Senin, 06 Oktober 2025, Pendamping Desa Awaludin bersama Tim Monitoring Desa dan Pemerintah Desa Ntonggu melaksanakan kegiatan pemantauan dan monitoring lapangan terhadap pelaksanaan pembangunan saluran irigasi yang sedang berlangsung.

Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana anggaran, spesifikasi teknis, serta waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan desa tahun anggaran 2025.

Pendamping Desa Awaludin menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif dan transparan.

“Kami bersama tim monitoring dan pemerintah desa turun langsung ke lokasi untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan RAB dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama petani yang sangat membutuhkan saluran irigasi ini,” ujar Awaludin.

Kepala Desa Ntonggu juga menyampaikan bahwa pembangunan saluran irigasi ini merupakan salah satu prioritas utama pemerintah desa tahun 2025. Dengan adanya saluran irigasi yang baik, diharapkan produktivitas pertanian warga meningkat dan ketahanan pangan desa semakin kuat.

“Kami berkomitmen untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran dan transparan, demi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Kepala Desa Ntonggu.

Dari hasil monitoring lapangan, tim menemukan bahwa progres pekerjaan berjalan sesuai jadwal dan kualitas pekerjaan tergolong baik. Namun, tim juga memberikan beberapa catatan teknis agar penyelesaian akhir nantinya lebih maksimal dan tahan lama.

Kegiatan diakhiri dengan dokumentasi lapangan serta penyusunan berita acara hasil monitoring sebagai dasar laporan kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten.

Dengan adanya kegiatan pemantauan dan monitoring ini, diharapkan pembangunan di Desa Ntonggu berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa, khususnya para petani yang menjadi pengguna utama saluran irigasi tersebut.

Rapat Koordinasi TAPM Kabupaten Bima Bahas Progres Pendampingan dan Rencana Kerja Akhir Oktober 2025

Bima, 15 Oktober 2025 — Tim Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Bima menggelar Rapat Koordinasi pada Kamis, 16 Oktober 2025, bertempat di ruang rapat Sekretariat TAPM Kabupaten Bima. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Tenaga Ahli, Koordinator Kabupaten (KorKab), serta perwakilan pendamping desa dari berbagai kecamatan.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi, menyamakan persepsi, serta memperkuat strategi pendampingan desa dalam rangka percepatan capaian program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Bima.

---

1. Pembahasan Materi Rapat Koordinasi TPP Kabupaten Bima

Koordinator Kabupaten membuka rapat dengan menyampaikan hasil evaluasi terhadap kegiatan pendampingan di lapangan. Beberapa hal yang menjadi fokus utama meliputi progres penyaluran Dana Desa, peningkatan kualitas laporan pendamping, dan penguatan sinergi antarlevel pendamping desa (TA, PD, dan PLD).

---

2. Materi Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Dukungan Dana Desa untuk Pengembalian Pinjaman Koperasi Merah Putih

Agenda kedua membahas pelaksanaan Musdes Khusus (Musdesus) di sejumlah desa terkait dukungan Dana Desa untuk pengembalian pinjaman Koperasi Merah Putih. TAPM menekankan pentingnya proses musyawarah yang transparan dan partisipatif agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kesepakatan masyarakat desa dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.
Selain itu, TAPM juga mengingatkan agar setiap desa melakukan dokumentasi hasil Musdesus secara lengkap sebagai dasar pertanggungjawaban penggunaan dana.

---

3. Progres Badan Hukum BUMDes

Materi ketiga membahas perkembangan pembentukan dan pengesahan badan hukum BUMDes di Kabupaten Bima. Berdasarkan laporan pendamping, sebagian besar desa telah melakukan pendaftaran melalui sistem Kementerian Hukum dan HAM, namun masih ada beberapa desa yang memerlukan fasilitasi tambahan untuk melengkapi dokumen legalitas.
TAPM menargetkan seluruh BUMDes di Kabupaten Bima sudah berstatus badan hukum resmi sebelum akhir tahun 2025.

---

4. Progres Pelaporan Dana Desa dan Pelatihan Masyarakat

Sesi berikutnya difokuskan pada evaluasi pelaporan realisasi Dana Desa dan progres kegiatan pelatihan masyarakat. TAPM mengimbau seluruh pendamping agar aktif membantu desa dalam penyusunan laporan keuangan, terutama dalam percepatan pengajuan pencairan Dana Desa tahap II dan tahap III.
Selain itu, kegiatan pelatihan masyarakat di bidang kewirausahaan, pengelolaan keuangan, dan pengembangan ekonomi lokal terus dipantau untuk memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

---

5. Rencana Kerja TAPM Minggu ke-3 dan ke-4 Oktober 2025

Sebagai penutup, TAPM Kabupaten Bima menyusun rencana kerja untuk dua minggu ke depan, yang meliputi:

• Pendampingan pelaksanaan Musdes Khusus di seluruh kecamatan,
• Monitoring progres legalisasi badan hukum BUMDes,
• Fasilitasi pelaporan Dana Desa tahap II dan III,
• Evaluasi hasil kegiatan pelatihan masyarakat,
• Penyusunan laporan bulanan dan persiapan bahan koordinasi dengan TAPM Provinsi NTB.

Koordinator Kabupaten menegaskan bahwa seluruh tenaga ahli dan pendamping diharapkan terus meningkatkan kinerja dan kolaborasi di lapangan agar seluruh target program dapat tercapai sesuai jadwal.

“Melalui rapat koordinasi ini, kita ingin memastikan bahwa setiap kegiatan pendampingan di tingkat desa berjalan sesuai arah kebijakan, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Koordinator Kabupaten Bima menutup rapat. "

Musdes Khusus di Desa Cenggu Bahas Dukungan Pengembalian Pinjaman Koperasi Merah Putih

Cenggu, 14 Oktober 2025 — Pemerintah Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Khusus pada Selasa, 14 Oktober 2025. Musdes ini difokuskan pada pembahasan dukungan pengembalian pinjaman Koperasi Merah Putih Desa Cenggu, serta penguatan rencana usaha koperasi ke depan.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur, di antaranya Kepala Desa dan Perangkat Desa Cenggu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pengurus Koperasi Merah Putih, tokoh masyarakat, serta masyarakat umum. Turut hadir pula narasumber dari Tim Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Bima dan Pendamping Desa setempat.

Dalam Musdes ini, dibahas beberapa poin penting yang menjadi fokus arah pengembangan koperasi, yaitu:

1. Rencana Usaha Koperasi Merah Putih Desa Cenggu, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif.
2. Rencana Pinjaman Koperasi kepada Bank Himbara, sebagai langkah strategis untuk memperkuat permodalan koperasi dalam menjalankan program usahanya.
3. Pembahasan dan Kesepakatan Dukungan Pembayaran Cicilan Pengembalian Pinjaman, yang menekankan pentingnya partisipasi aktif anggota dan dukungan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan koperasi.
4. Rekomendasi untuk Mendorong Seluruh Masyarakat Menjadi Anggota Koperasi, guna memperluas jangkauan manfaat koperasi dan memperkuat rasa memiliki dari seluruh elemen desa.

Kepala Desa Cenggu dalam sambutannya menyampaikan harapan besar agar koperasi menjadi motor penggerak ekonomi desa. "Melalui Musdes ini, kita ingin memastikan bahwa koperasi tidak hanya tumbuh secara kelembagaan, tetapi juga mendapat dukungan penuh dari masyarakat dalam aspek keanggotaan dan tanggung jawab keuangan," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan TAPM Kabupaten Bima memberikan masukan teknis terkait strategi penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi agar siap mengakses pinjaman dari lembaga keuangan formal seperti Bank Himbara.

Musdes ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama oleh para pihak yang hadir, menandai komitmen kolektif masyarakat Desa Cenggu dalam mendukung Koperasi Merah Putih sebagai pilar ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.

Desa Teke Gelar Rapat Persiapan Musdes Khusus, Bahas Dukungan Pengembalian Pinjaman Koperasi Merah Putih

Desa Teke, Palibelo – 13 Oktober 2025 — 

Pemerintah Desa Teke, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, melaksanakan rapat persiapan Musyawarah Desa (Musdes) Khusus yang akan digelar pada 20 Oktober 2025. 

Agenda utama dalam Musdes tersebut adalah membahas dan menyepakati dukungan pengembalian pinjaman Koperasi Merah Putih oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Rapat persiapan ini digelar pada Senin, 14 Oktober 2025, dan dihadiri oleh Kepala Desa Teke, Sekretaris Desa, Ketua BPD, pengurus Koperasi Merah Putih, pengurus BUMDes, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, serta Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Bima. TAPM Kabupaten Bima bersama tim pendamping desa bertindak sebagai narasumber dalam rapat tersebut. Mereka memberikan penjelasan terkait regulasi, tahapan pelaksanaan Musdes Khusus, serta pentingnya kolaborasi dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembalian pinjaman koperasi. Kepala Desa Teke dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah desa untuk menyelesaikan kewajiban dengan tetap mengedepankan prinsip musyawarah dan akuntabilitas. “Kami ingin seluruh proses ini berjalan transparan dan melibatkan semua pihak, agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kesepakatan bersama masyarakat,” ujarnya. Rapat ini juga menjadi langkah awal dalam menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antar-lembaga desa dan unsur pendamping, guna memastikan Musdes Khusus pada 16 Oktober 2025 dapat berjalan lancar, tertib, dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi keberlanjutan lembaga keuangan desa.